Laporan: Dyt / Novita
BMPOST.Online Serang, bertempat di Htl Ledian Serang 23 / 24 Agustus 2016 Dinas Sumber Daya Air ( DSDAP ) Banten menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penerapan Hukum Kontrak Kontruksi.
Acara ini dibuka Oleh Sekertaris Daerah Banten H. Ranta Soeharta, MM didepan seluruh peserta yang hadir sebanyak 60 orang, Hadir di acara ini Kepala Dinas DSDAP Banten H. Iing Suwargi , para pejabatat Instansi Banten serta Pejabat Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Kab / Kota se- Provinsi Banten, selain itu pula di hadiri Direktorat penyelenggaraan jasa Kontruksi, Direktorat Jendral Bina Kontruksi, Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. Satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan Provinsi Banten, Direktorat penataan bangunan, Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan dari badanpendidikan dan pelatihan( BADIKLAT ) Provinsi Banten serta dari Badan Arbitrasi dab Altrnatif Penyelesaiansengketa kontruksi indonesia ( BADAPSKI ).
Dalam paparanya Sekda Banten H. Rante Mengatakan"
PENGERTIAN HUKUM KONTRAK DALAM PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PASAL 1 ANGKA 22 “KONTRAK ADALAH PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PPK DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA ATAU PELAKSANA SWAKELOLA”.
AGAR PARA PESERTA DAPAT MENGETAHUI PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENERAPAN HUKUM KONTRAK DALAM BIDANG KONSTRUKSI; UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUR AGAR MEMAHAMI DAN MENGERTI TERKAIT PERMASALAHAN - PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI HUKUM KONTRAK DI BIDANG KONSTRUKSI,,,,,,jelas H. Ranta singkat
Acara ini dibuka Oleh Sekertaris Daerah Banten H. Ranta Soeharta, MM didepan seluruh peserta yang hadir sebanyak 60 orang, Hadir di acara ini Kepala Dinas DSDAP Banten H. Iing Suwargi , para pejabatat Instansi Banten serta Pejabat Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Kab / Kota se- Provinsi Banten, selain itu pula di hadiri Direktorat penyelenggaraan jasa Kontruksi, Direktorat Jendral Bina Kontruksi, Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. Satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan Provinsi Banten, Direktorat penataan bangunan, Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan dari badanpendidikan dan pelatihan( BADIKLAT ) Provinsi Banten serta dari Badan Arbitrasi dab Altrnatif Penyelesaiansengketa kontruksi indonesia ( BADAPSKI ).
Dalam paparanya Sekda Banten H. Rante Mengatakan"
PENGERTIAN HUKUM KONTRAK DALAM PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PASAL 1 ANGKA 22 “KONTRAK ADALAH PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PPK DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA ATAU PELAKSANA SWAKELOLA”.
DALAM PASAL 1313 KUH PERDATA PERJANJIAN DIARTIKAN PERBUATAN DENGAN MANA
SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKAT DIRI TERHADAP SATU ORANG ATAU LEBIH. PENGERTIAN
TERSEBUT MENYIRATKAN DUA HAL YANG TERKANDUNG DALAM SUATU PERJANJIAN YAITU
PERBUATAN DAN ADANYA KESEPAKATAN PARA
PIHAK UNTUK MENGIKAT DIRI.
PERJANJIAN MERUPAKAN SUATU PERBUATAN HUKUM SEHINGGA MEMPUNYAI AKIBAT
HUKUM. PERBUATAN HUKUM DALAM PERJANJIAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAKSANAKAN
SESUATU, YAITU MEMPEROLEH HAK DAN KEWAJIBAN YANG DISEBUT PRESTASI, ATAU
KELALAIAN DALAM PELAKSANAAN PRESTASI TERSEBUT DINAMAKAN WANPRESTASI ATAU CIDERA
JANJI.
Adapun Tujuanya adalah :
AGAR PARA PESERTA DAPAT MENGETAHUI PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENERAPAN HUKUM KONTRAK DALAM BIDANG KONSTRUKSI; UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUR AGAR MEMAHAMI DAN MENGERTI TERKAIT PERMASALAHAN - PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI HUKUM KONTRAK DI BIDANG KONSTRUKSI,,,,,,jelas H. Ranta singkat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar