Kamis, 27 Maret 2014
Selasa, 25 Maret 2014
“ Para Tokoh Se-Banten dan Pejabat Banten Hadiri Kongres Rakyat Banten II “
Laporan : Dyt
Serang 24/ mart / 2014, Kongres Rakyat Banten (KRB) II dilatarbelakangi adanya peristiwa mengejutkan di Banten. Hal itu disampaikan Ketua Panitia KRB II Ade Mukhlas Syarif dalam sambutannya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
"Ada kejadian cukup mengagetkan. Peristiwa ini akumulasi penyimpangan yang terjadi di Banten, Ade mengatakan bahwa kasus suap Pilkada Lebak yang berujung penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah merupakan salah satu pintu masuk saja. "Muncul keprihatinan dari masyarakat Banten, kenapa ini bisa terjadi? Sungguh memprihatinkan. Penyimpangan ini rapi, bagus,,,,ungkap ade
Pantauan di lokasi, semua elemen masyarakat Banten memenuhi Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten. Hadir dalam acara KRB II sejumlah tokoh Banten seperti mantan Mendagri Suryadi Sudirja, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Walikota Serang Tb Haerul Jaman, tokoh masyarah, Embay Mulya Syarief, tokoh pembentukan Provinsi Banten seperti Muchtar Mandala dan Uu Mangkusasmita, elemen organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan masyarakat Banten. Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad yang semula diagendakan akan hadir belum terlihat.
Suryadi Sudirja dalam kesempatan yang sama bertanya kepada hadirin. "Setelah 13 tahun Banten menjadi provinsi, apakah pelayanan sudah sampai kepada masyarakat dengan baik ,,? “ Hadirin serempak menjawab, belum ,,,
Dalam kesempatan yang sama Suryadi Sudirja juga mengapresiasi kinerja KPK. "Mari kita kawal KPK itu supaya tidak masuk angin," Katany
Kamis, 20 Maret 2014
Selasa, 18 Maret 2014
Wali Kota Serang Tb, Haerul Jaman luncuran Pendidikan Gratis Bukan untuk Kampanye Parpol
Laporan : Dyt
Serang 18/mart/2014. Walikota Serang Tb Haerul Jaman menampik penggelentoran program pendidikan gratis di Kota Serang dimanfaatkan sebagai agenda kampanye salah satu partai politik. Jaman tak mau jika pemberlakuan pendidikan gratis di Kota Serang pada masa kampanye ini dikait-kaitkan dengan agenda politik.
"Tidak ada hubungannya. Ini program yang sudah direncanakan tahapannya, tidak ada kaitan dengan masa kampanye saat ini. Sudah kesepakatan dengan legislatif," kata Tb Haerul Jaman
Sebelumnya, KPK telah menganjurkan agar kepala daerah tidak memberikan bantuan yang bersumber dari hibah dan bantuan sosial ketika memasuki masa kampanye. Hal ini untuk menghindari agenda partai politik atau para caleg memanfaatkan APBN dan APBD untuk ajang kampanye kepada masyarakat.
bendahara partai golkar menegaskan / menjelaskan," Ini program pemerintah Kota Serang untuk menunjang pendidikan gratis. Tidak menyalahi aturan. Tidak ada kaitan dengan Pileg,
Bantuan untuk membebaskan biaya pendidikan tingkat menengah ini menelan APBD sebesar Rp28,5 miliar dan dibagikan untuk 15 sekolah menengah negeri. Sementara itu untuk sekolah swasta, Pemkot Serang belum memberlakukan pendidikan gratis ini.
Pemkot Serang membebaskan biaya operasional pendidikan di luar buku dan seragam siswa. Penggratisan meliputi biaya operasional, personal, dan investasi… ungkap bendahara partai golkar
Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman Kukuhkan dan memberikan jaket kepada para Pengurus APDESI Kabupaten Serang Di Pendopo Bupati Serang
Laporan : Dyt
Serang 18/mart/2014, Para kepala desa (Kades) di Kabupaten Serang diminta netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Mereka tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik (Parpol) atau calon anggota legislatif (Caleg) terutama saat kampanye. Jika berpihak, mereka terancam dipecat.
"Saya mengajak para kepala desa dilarang berpihak agar tidak terjadi perpecahan. Tidak berpihak sampai 8 April saja, tanggal 9 April harus memilih, karena kalau nggak memilih berarti golput," kata Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman saat Pengukuhan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang Periode 2014-2019 di Pendopo Bupati Serang,
Jika tidak mengikuti perintahnya, kata Taufik, Kades itu akan ditindak. "Kalau ada akan diproses, saya tidak mau ada grup-grup, karena kalau sudah berkelompok nanti tidak kondusif," katanya seraya meminta jika ada yang berusaha memengaruhi Kades berpihak agar jangan terpengaruh. Ditanya soal sanksinya, Taufik mengatakan, itu tergantung dari bentuk pelanggarannya.
Taufik juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi jalannya kampanye. Jika memang ditemukan ada Kades yang tak netral, agar jangan takut melaporkannya. "Pengawasannya semua. Saya tidak mungkin mengawasi per orang. Kalau begitu ada indikasi dia memihak kepada partai, ada laporan, cek, kalau terbukti akan bikin tindakan," jelas Bupatri Serang
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, yang mengawasi Pemilu itu sebenarnya sudah ada, yakni Panwaslu. "Kita tunggu Panwas kalau ada yang terlibat, nanti kalau ada laporan secara resmi dari Panwas akan ditindaklanjuti,
Dirinya sebagai tim monitoring Pemilu di Pemkab Serang sudah menyampaikan kepada Kades untuk netral. "(Kalau tidak netral) sanksinya paling tinggi untuk kades pemberhentian, tergantung pelanggarannya," ujarnya.
Ketua APDESI Kabupaten Serang terpilih Nurulloh berjanji semua Kades di Kabupaten Serang hingga 8 April ini netral dan akan mengikuti perintah Bupati Serang … ungkapnya…
DKP Provinsi Banten Bidang Program Htl Ledian 17 Maret 2014
Laporan: dyt
Kegiatan DKP Provinsi Banten Bidang Program berlangsung di Hotel Ledian Serang pada 17 maret 2014, acara ini di buka oleh Kepala Dinas DKP Provinsi Banten Hj. Maesaroh dan di hadiri seluruh kepala Bidang & para Seksi di lingkungan DKP Provinsi Banten. Ditemui pelaksana Kegiatan ANDA memeaparkan ," Kegiatan dapat di lengsungkan walau tanpa Anggaran dari DKP Prov. Banten,,,,yang ada hanya untuk sewa Hotel Mamin ( Makan Minum ) para peserta saja serta pengganti transport peserta perwakilan dari DKP Kab/ Kota, juanda meneruskan bahwa untuk memfasilitasi media tidak ada pos nya, fihak media mempertanyakan memang klo untuk ganti trans port peserta bisa, anda mengatanan ooh,, bisa itukan sudah ada aturanya dan bisa di SPJ kan,,,,,jelas anda. Media kembali mempertanyakan terus apa fungsi dan gunannya SPPD yang memang di anggarkan oleh Dinas Kab/Kota yang ada untuk peserta yang mengikuti kegiatan diluar kota,,,,sudah ada izin dari dinas masing - masing, Anda berkelit itu urusan Dinas masing - masing jelasnya,,,,,,kasian juga ya masyarakat yang di bawah karena tidak ada post nya, anda berkelit,,, ya sebenarnya itu bisa saja tapi mungkin dengan kebijakan kami,,, dgn cara memotong honor peserta,,,, oh jangan jellas media,,,,tenang aja SPJ bisa di bikin ko jelas Anda ( Humas DKP Prov. Banten ) he,,,he,,, bisa aja pak Anda nih celetuk media,,,,,nih saya kembaliin 20 rb,,,,,basa basi,,,dari celoteh ini jelas lah segala kegiatan SKPD bisa di atur sepertinya,,,,,duh korupsi lagi dong.
Kegiatan DINKES Provinsi Banten Bidang BINKESMA & Bidang Yankes Htl Ledian 17 Maret 2014
Laporan : dyt
Pemerintah Banten sendiri menyebutkan anggaran untuk penanganan gizi buruk terus ditambah dalam tiga tahun terakhir yakni, tahun 2010 sekitar Rp2,5 miliar, meningkat pada 2011 menjadi Rp5,4 miliar, dan meningkat lagi pada 2011 menjadi sekitar Rp9,7 miliar
Anggaran tersebut, kata Kepala Seksi Gizi Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) Dinkes Banten Andi Suhardi untuk penanganan masalah gizi balita terutama balita gizi buruk dan gizi kurang. Paling utama untuk pemberian makanan tambahan bagi balita penderita gizi buruk dan gizi kurang.
Sseperti yang di lansir di media Antara News, Memang benar bagaimana anggaran segitu besarnya dapat tersosialisasikan di masyarakat, oleh karena anggaran terlalu banyak di gunakan untuk kegiatan seremonial saja di hotel - hotel berbintang maupun di hatel biasa, terlihat anggaran hanya habis untuk makan minum peserta, honorarium narasumber, honorarium pejabat dll, sementara melihat kebawah bagaiman berobat atau yng kekurangan gizi semua di pandang hanya kemampuan orang tua, di seluruh pelosok jgnkan kerumah sakit atau ke puskesmas ke poskesdes atau posyandu saja harus mengeluarkan kocek,,,,,seperti di kegiatan BINKESMAS DINKES PROV.Banten 17 maret 2014 di buka langsung kadis /plt ASDA 3 M. Yanuar hadir pula Kabid dan kasi kesehatan Gizi Hj. Ririn dan H. Andi, media yang hadir hanya melongo saja berkali - kali ingin menanyakan mengenai Anggaran Untuk perbaikan gizi
Masyarakat Banten di 2014 ini,,,,,seperti tidak di tanggapi sama sekali,,,,kadis, kabid dan pelaksana kasinya tidak bisa di komfirmasi,,,,,seyogyanya harapan kami adalah untuk ini agar fihak berwenang agar terus menyoroti kegiatan seremonial yng menggunakan uang rakyat terus di pantau hingga ke akar-akarnya meneliti seluruh SPJ dan SPPD karena bisa saja di salah gunakan......berantas korupsi,,,rubah sistem pemakaian uang rakyat yg di laksanakan oleh dinas manapun,,,,,,
SATELIT NEWS DINKES PROVINSI BANTEN BIDANG YANKES
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI memberikan raport merah terhadap Provinsi Banten untuk bidang pelayanan kesehatan. Bappenas meminta pemerintah daerah setempat segera memperbaikinya dengan melengkapi fasilitas kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan.
Kasubdit Kasubdit Analisis Sosial dan Ekonomi Regional, Direktorat Pengembangan Wilayah pada Bappenas, Sumedi Andono Mulyo saat acara forum konsultasi publik dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang, Rabu (20/2) mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan Bappenas, untuk pelayanan kesehatan di Banten sangat buruk. "Berdasarkan evaluasi di Bappenas, untuk layanan dasar, yakni pelayanan kesehatan masyarakat di Banten masih minim, dan kami memberikan raport merah," katanya.
Indikasi penilain tersebut kata Sumedi, diantaranya, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), masih adanya penderita gizi buruk, pelayanan kesehatan di rumah sakit masih buruk, dan ketersediaan alat kesehatan yang tidak memadai, serta minimnya jumlah Posyandu di wilayah terpencil.
" Kegiatan DINKE PROV. Banten Bidang Yankes sama saja dengan yang di atas beberapa kali kegiatanya Kepala bidang Yankes WAHYU di awal maret ini sydah berpuluh kegiatanya, namun sedikitpun tidak ada keterbukaan wajar saja bila BAPENAS mengacungkan Jempol Merahnya,,,,setuuu pak,,,,
Pemerintah Banten sendiri menyebutkan anggaran untuk penanganan gizi buruk terus ditambah dalam tiga tahun terakhir yakni, tahun 2010 sekitar Rp2,5 miliar, meningkat pada 2011 menjadi Rp5,4 miliar, dan meningkat lagi pada 2011 menjadi sekitar Rp9,7 miliar
Anggaran tersebut, kata Kepala Seksi Gizi Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) Dinkes Banten Andi Suhardi untuk penanganan masalah gizi balita terutama balita gizi buruk dan gizi kurang. Paling utama untuk pemberian makanan tambahan bagi balita penderita gizi buruk dan gizi kurang.
Sseperti yang di lansir di media Antara News, Memang benar bagaimana anggaran segitu besarnya dapat tersosialisasikan di masyarakat, oleh karena anggaran terlalu banyak di gunakan untuk kegiatan seremonial saja di hotel - hotel berbintang maupun di hatel biasa, terlihat anggaran hanya habis untuk makan minum peserta, honorarium narasumber, honorarium pejabat dll, sementara melihat kebawah bagaiman berobat atau yng kekurangan gizi semua di pandang hanya kemampuan orang tua, di seluruh pelosok jgnkan kerumah sakit atau ke puskesmas ke poskesdes atau posyandu saja harus mengeluarkan kocek,,,,,seperti di kegiatan BINKESMAS DINKES PROV.Banten 17 maret 2014 di buka langsung kadis /plt ASDA 3 M. Yanuar hadir pula Kabid dan kasi kesehatan Gizi Hj. Ririn dan H. Andi, media yang hadir hanya melongo saja berkali - kali ingin menanyakan mengenai Anggaran Untuk perbaikan gizi
Masyarakat Banten di 2014 ini,,,,,seperti tidak di tanggapi sama sekali,,,,kadis, kabid dan pelaksana kasinya tidak bisa di komfirmasi,,,,,seyogyanya harapan kami adalah untuk ini agar fihak berwenang agar terus menyoroti kegiatan seremonial yng menggunakan uang rakyat terus di pantau hingga ke akar-akarnya meneliti seluruh SPJ dan SPPD karena bisa saja di salah gunakan......berantas korupsi,,,rubah sistem pemakaian uang rakyat yg di laksanakan oleh dinas manapun,,,,,,
SATELIT NEWS DINKES PROVINSI BANTEN BIDANG YANKES
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI memberikan raport merah terhadap Provinsi Banten untuk bidang pelayanan kesehatan. Bappenas meminta pemerintah daerah setempat segera memperbaikinya dengan melengkapi fasilitas kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan.
Kasubdit Kasubdit Analisis Sosial dan Ekonomi Regional, Direktorat Pengembangan Wilayah pada Bappenas, Sumedi Andono Mulyo saat acara forum konsultasi publik dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang, Rabu (20/2) mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan Bappenas, untuk pelayanan kesehatan di Banten sangat buruk. "Berdasarkan evaluasi di Bappenas, untuk layanan dasar, yakni pelayanan kesehatan masyarakat di Banten masih minim, dan kami memberikan raport merah," katanya.
Indikasi penilain tersebut kata Sumedi, diantaranya, tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), masih adanya penderita gizi buruk, pelayanan kesehatan di rumah sakit masih buruk, dan ketersediaan alat kesehatan yang tidak memadai, serta minimnya jumlah Posyandu di wilayah terpencil.
" Kegiatan DINKE PROV. Banten Bidang Yankes sama saja dengan yang di atas beberapa kali kegiatanya Kepala bidang Yankes WAHYU di awal maret ini sydah berpuluh kegiatanya, namun sedikitpun tidak ada keterbukaan wajar saja bila BAPENAS mengacungkan Jempol Merahnya,,,,setuuu pak,,,,
Minggu, 16 Maret 2014
Jumat, 07 Maret 2014
Kamis, 06 Maret 2014
<
Langganan:
Postingan (Atom)
