Jumat, 04 Januari 2013
PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PENGURUS SERIKAT PEDAGANG RESTORASI ( SPR ) PROVINSI BANTEN PERIODE 2013 – 2018
Laporan; Dyt / Iroh
Seringkali permasalahan pedagang yang berelokasi di tempat – tempat tertentu memang sangat memperihatinkan, terkadang menjadi permasalahan yang rumit jika tidak mengetahui perundang – undangan yang berlaku, bagaimana cara berdagang yang menghasilkan keuntungan baik bagi pedagang itu sendiri juga untuk masyarakat apalagi memperhatikan PAD untuk pemerintahan setempat. Artinya berdagang sesuai dengan ketentuan boleh tidaknya berdagang di lokasi tertentu.
Baru – baru ini Partai NASDEM melalui Sayapnya Serikat Pedagang Restorasi ( SPR ) adakan pelantikan dan pengukuhan DPW SPR Provinsi Banten bertempat di Gedung KORPRI Serang pada 04 – Desember 2013, untuk periode 2013 – 2018. Acara di hadiri lebih dari 100 orang perwakilan dari kab/ kota SPR se- Provinsi Banten .
SPR dalam kegiatan ini mengundang berbagai unsure yang terlibat pada permasalahan perdagangan agar para pedagang berjalan seperti yang diharapkan dan mengetahui cara berdagang yang dapat bekerjasama dengan pemerintah setempat.
Ketua DPP Serikat Pedagang Restorasi ( SPR ) NASDEM Pusat, Martuah Hasudungan Panjaitan SH. Mengatakan,’ Dibentuknya SPR mempunyai visi sbb; adalah untuk membina dan mengembangkan para pedagang Indonesia agar lebih sejahtera, berbudi luhur dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa. Adapun MISI nya,’ untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ( SDM ) para pedagang agar mempunyai kemampuan, mandiri, bermartabat, berwawasan kedepan, berwibawa, serta berani tampil dan berperan serta dalam tatanan masyarakat menuju pasar Global demi mewujudkan cita – cita Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. SPR pada dasarnya siap membela dan mensejahterakan para pedagang inidonesia dimanapun namun dihimbau agar mengikuti ketentuan – ketentuan yang di arahkan oleh pemerintah setempat sesuai aturan dan perundang – undangan yang berlaku tidak menuruti kehendak sendiri agar bekerjasama saling menguntungkan antar pedagang, masyarakat yang membutuhkan dan memperhatikan ketentuan pemerintah, begitu pula agar pemerintah setempat bila ada satu perkembangan dari lokasi para pedagang untuk tidak memperbolehkan berdagang di tempat- tempat tertentu mampu merelokasikan suatu tempat bagi pedagang sesuai yang di butuhkan para pedagang, ini memungkinkan satu pemecahan permasalahan agar tidak saling merugikan,,,,,,, jelas Ketua DPP SPR Martuah Hasudungan Panjaitan SH.
Ditempat yang bersamaan Ketua DPW SPR Provinsi Banten H. Tb, Riyad Yusron mengatakan, “ yang terpenting adalah para pedagang maju aman saling menguntugkan dan berkoordinasi dengan pemerintah, dan bila terjadi hal – hal tertentu, ada relokasi di tempat – tempat terdekat untuk para pedagang seperti, di area perumahan – perumahan dan relokasi lainya yang memungkinkan untuk berdagang dengan aman, artinya penempatan pedagang sesuai peruntukanya di lahan – lahan perumahan yang baru berkembang agar para pedagang tidak berbenturan dengan aturan / hukum yang telah di tetapkan, seyogyanya pula agar pemerintah juga memperhatikan para pedagang dan kesejahteraanya,,,,jelas ketua DPW SPR Provinsi Banten H . TB. Riyad Yusron singkat.
Seringkali permasalahan pedagang yang berelokasi di tempat – tempat tertentu memang sangat memperihatinkan, terkadang menjadi permasalahan yang rumit jika tidak mengetahui perundang – undangan yang berlaku, bagaimana cara berdagang yang menghasilkan keuntungan baik bagi pedagang itu sendiri juga untuk masyarakat apalagi memperhatikan PAD untuk pemerintahan setempat. Artinya berdagang sesuai dengan ketentuan boleh tidaknya berdagang di lokasi tertentu.
Baru – baru ini Partai NASDEM melalui Sayapnya Serikat Pedagang Restorasi ( SPR ) adakan pelantikan dan pengukuhan DPW SPR Provinsi Banten bertempat di Gedung KORPRI Serang pada 04 – Desember 2013, untuk periode 2013 – 2018. Acara di hadiri lebih dari 100 orang perwakilan dari kab/ kota SPR se- Provinsi Banten .
SPR dalam kegiatan ini mengundang berbagai unsure yang terlibat pada permasalahan perdagangan agar para pedagang berjalan seperti yang diharapkan dan mengetahui cara berdagang yang dapat bekerjasama dengan pemerintah setempat.
Ketua DPP Serikat Pedagang Restorasi ( SPR ) NASDEM Pusat, Martuah Hasudungan Panjaitan SH. Mengatakan,’ Dibentuknya SPR mempunyai visi sbb; adalah untuk membina dan mengembangkan para pedagang Indonesia agar lebih sejahtera, berbudi luhur dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa. Adapun MISI nya,’ untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ( SDM ) para pedagang agar mempunyai kemampuan, mandiri, bermartabat, berwawasan kedepan, berwibawa, serta berani tampil dan berperan serta dalam tatanan masyarakat menuju pasar Global demi mewujudkan cita – cita Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. SPR pada dasarnya siap membela dan mensejahterakan para pedagang inidonesia dimanapun namun dihimbau agar mengikuti ketentuan – ketentuan yang di arahkan oleh pemerintah setempat sesuai aturan dan perundang – undangan yang berlaku tidak menuruti kehendak sendiri agar bekerjasama saling menguntungkan antar pedagang, masyarakat yang membutuhkan dan memperhatikan ketentuan pemerintah, begitu pula agar pemerintah setempat bila ada satu perkembangan dari lokasi para pedagang untuk tidak memperbolehkan berdagang di tempat- tempat tertentu mampu merelokasikan suatu tempat bagi pedagang sesuai yang di butuhkan para pedagang, ini memungkinkan satu pemecahan permasalahan agar tidak saling merugikan,,,,,,, jelas Ketua DPP SPR Martuah Hasudungan Panjaitan SH.
Ditempat yang bersamaan Ketua DPW SPR Provinsi Banten H. Tb, Riyad Yusron mengatakan, “ yang terpenting adalah para pedagang maju aman saling menguntugkan dan berkoordinasi dengan pemerintah, dan bila terjadi hal – hal tertentu, ada relokasi di tempat – tempat terdekat untuk para pedagang seperti, di area perumahan – perumahan dan relokasi lainya yang memungkinkan untuk berdagang dengan aman, artinya penempatan pedagang sesuai peruntukanya di lahan – lahan perumahan yang baru berkembang agar para pedagang tidak berbenturan dengan aturan / hukum yang telah di tetapkan, seyogyanya pula agar pemerintah juga memperhatikan para pedagang dan kesejahteraanya,,,,jelas ketua DPW SPR Provinsi Banten H . TB. Riyad Yusron singkat.
LOKAKARYA PENINGKATAN MUTU PENGURUS PGMI PROVINSI BANTEN 2012
Laporan ; Dyt / Iroh
PGMI Provinsi Banten adakan kegiatan bertempat di MAN 2 Serang pada 31 Desember 2012, acara ini mengambil tema,” Dengan Seminar PGMI Provinsi Banten kita tingkatkan kualitas dan Profesionalisme mengajar Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) di Provinsi Banten ,” acara dibuka Ketua Umum PGMI Provinsi Banten Drs. H. Sondir Usman Gumanti, M. H. Sekertaris PGMI Provinsi Banten Drs. H. Omanudin, M. M. dan seluruh peserta PGMI sebanyak 150 orang terdiri dari, Guru – Guru Madrasah Ibtidaiyah ( MI ), MTS , Aliyah se Provinsi Banten.
Ditemui Ketua PGMI Provinsi Banten Drs. H. Sondir Usman Gumanti M.H, menjelaskan,” kegiatan ini adalah kegiatan pertemuan dalam rangka silaturahim di akhir tahun 2012 utamanya, serta guna mengadakan rapat koordinasi dimana PGMI Provinsi Banten harus lebih siap di tahun 2013 dalam meningkatkan pelayanan mengajar bagi seluruh guru – guru peserta yang hadir untuk lebih baik memberikan materi pelajaran terhadap anak didiknya di sekolah tempat mereka mengajar masing – masing., semoga mereka mengimformasikan kepada teman teman se-profesi yang tidak dapat menghadiri acara sekarang ini, selain juga dapat memanfaatkan segala bantuan dan fasilitas dari pemerintah di pendidikan guna memajukan dan membentuk SDM yang berkualitas demi banten yang kita cintai ini, satu lagi kepengurusan PGMI Provinsi Banten kedepan harus lebih ditingkatkan ,,,,,,,,,jelas H. Oman singkat singkat
Langganan:
Postingan (Atom)
Entri Populer 2013
-
LAPORAN : DYT Serang 2 October 2013 Kesepakatan Indonesia dalam meratifikasi World Trade Organization (WTO) tahun 1994 telah menjadi kehar...
