Minggu, 29 Mei 2016

DSDAP BANTEN ADAKAN LELANG MELALUI LPSE UNTUK DAERAH KUMUH DI KAB.SERANG KAWASAN PROV. BANTEN

Laporan: Dyt / Novita
BMPOS.ONLINE Serang, DSDAP Banten adakan lelang melalui LPSE untuk wilayah Kab. Serang kawasan Prov. Banten senilai 400 jt ( hps 393.000.000 ) untuk perbaikan daerah kumuh di wilayah Kab. Serang. Pemilihan Lelang ( PL ) ini di ambil dari APBD Banten TA. 2016. Lelang di buka 24 Mei – 1 Juni 2016 mendatang.
Dibukanya lelang ini terbuka untuk umum dan pendaftar sudah memenuhi persyaratan lengkap perusahaan kecil dan berbadan hukum. Hasil pemenang lelang ini di harapkan dapat mendapatkan pekerjaan dan di kerjakan dengan se baik – baik nya.
Tujuan di adakanya lelang  tentu saja harus sesuai harapan DSDAP  Banten, sebab kemaslahatan dan kepentinganya dapat meningkatkan perbaikan di daerah kumuh yang berada di Kab. Serang dan masuk daerah kawasan provinsi banten.

DSDAP mengadakan lelang ini setiap tahun berjalan dengan harapan di setiap thun ke tahun wilayah kumuh di kab. Serang secara bertahap dapat di perbaiki dan berangsur – angsur membaik sehingga kehidupan masyarakatnya terhindar dari berbagai ketertinggalan dengan daerah lainya Kab. Kota yg ada di Provinsi Banten. SDAP BANTEN berharap lelang ini di laksanakan oleh pemenang dengan sebaik – baiknya,,,,,,,,   ( ADV )

Rabu, 25 Mei 2016

BKBPMP KAB. SERANG IKLAN HARKITNAS KE - 108 20 MEI 2016

Laporan : Dyt

DISHUB KOMINFO PROV. BANTEN IKLAN HARKITNAS KE - 108 20 MEI 2016

LaporanDyt / Novita

LPPD PROVINSI BANTEN PERINGKAT 13 NASIONAL

Laporan : Dyt

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran kepada Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Bahan untuk melakukan Pembinaan terhadap Daerah.
Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk itu, Kementerian/Lembaga telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci  dari 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Evaluasi terhadap LPPD yang telah disusun secara berjenjang diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa LPPD Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Evaluasi ini melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga seperti : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Arsip Nasional
Hasil Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Banten sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014. Provinsi banten mendapatkanPeringkat 13 Nasional dengan kategori Tinggi, bila dibandingkan dengan peringkat Provinsi Banten di Tahun 2013 mendapatkan peringkat 23 Nasional atau mengalami peningkatan sebanyak 10 peringkat dari tahun sebelumnya.    ( ADV )

BERTEMPAT DIHALAMAN DISTANAK BANTEN adakan seremonial panen durian & lomba

Laporn : DYT / Novita

BMPOS.ONLINE, Serang 29 / 3 - 2016, Festival Durian 2016 dihalaman distanak banten ramai dikunjungi pecinta durian dari berbagai kalangan masyarakat dan petani juga pedagang durian Salah satu jenis durian yang menyita perhatian pengunjung adalah Si Hejo, durian lokal asal Kadu Cokrom, Baros, Kabupaten Serang  ini dikenal dengan daging yang legit dan tebal dimana pada lomba  ini mendapat kan juara 1.
Hadir seorang Pakar buah Durian asal Kalimatan Timur Lutfi Bansir ia  mengatakan”  potensi durian Banten cukup berjkelas, tidak kalah durian lokal asal Banten sudah diakui mempunyai karakter yang khas. “Beberapa durian yang ikut kontes semuanya memiliki rasa yang berbeda, namun dari Si Hejo memiliki cita rasa yang berbeda dan menarik,” katanya saat menjadi juri kontes durian di Lapangan terbuka Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang (29/3). Gubernnur Banten Rano Karno yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan, rasa durian lokal Banten tidak kalah dengan daerah lain seperti durian montong dan durian Ucok asal Medan. “Kita gali potensi durian khas lokal yang memiliki keunggulan bentuk dan rasa, sehingga  bisa menarik para maniak durian nusantara,” kata Rano yang berkesempatan mencicipi legitnya Si Hejo.  
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten M Tauchid mengatkan, pihaknya akan terus meningkatkan pertumbuhan durian di Banten. Salah satunya dengan memberikan jenis bibit tanaman durian unggul yang sudah tersertifikasi. “Ini menjadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan durian berkualitas dan memiliki daya jual tinggi,” katanya.

Namun sayang di akhir acara masyarakat yang hadir dari berbagai elemen ini rupanya gemas melihat durian yang bertumpuk  sejak awal acara dan tdk dpat membendung rasa ingin menikmati kemudian akhirnya menyerbu durian tersebut,,,,,lucu emang tapi seru juga.  ( ADV )

Sabtu, 21 Mei 2016

Kadis Sosial Sulsel Terima Kunjungan Legislator Banten

Laporan : Dyt



BMPOS.ONLINE - Sebanyak 17 anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten melakukankunjungan kerja di kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Jl Pettarani No 59, Makassar, Jumat (20/5/2016).
Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnis, S.Sos, M.Si. Kepala Dinas Sosial Sulsel, Dr Ilham A Gazaling, M.Si, menerima langsung rombongan ini di aula Dinas Sosial Pemprov Sulsel.
Pertemuan juga dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Sulsel HA Patriot Haruni, para kepala bidang, kepala sub bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Sosial Provinsi Sulsel, sejumlah rombongan anggota dan sekretariat DPRD Provinsi Banten juga hadir.
Adde yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten menjelaskan kehadirannya dalam rangka studi konparasi untuk mengetahui program-program unggulan Dinas Sosial Sulsel. Khususnya tahun anggaran 2016, serta sejauhmana program tersebut diimplementasikan. ( ADV )

DPRD Pandeglang pantau pelaksanaan POPDA V111 walau hujan deras

Laporan : DYT




BMPOS.ONLINE - Panitia Pekan Olahraga Daerah (Popda) ke VIII Banten yang digelar di Pandeglang dinilai  serius melaksanakan Popda, walaupun minimnya persiapan penyelenggaraan seperti yang dikeluhkan pelatih cabor panahan Kabupaten Serang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Yangto mengatakan, peristiwa yang dikeluhkan pelatih panahan Kabupaten Serang menunjukan panitia terutama yang ada di Pandeglang, tidak serius bahkan terkesan asal-asalan melaksanakan Popda. Bahkan, panitia Popda sampai pelaksanaan Popda berjalan tak pernah koordinasi dengan DPRD Pandeglang.
Lebih parahnya lagi, kata Yangto, saat pembukaan Popda panitia tidak mengundang DPRD Pandeglang terutama komisi yang membidangi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Pandeglang.
“Saya juga menyalahkan dinas terkait. Sama sekali kami juga tidak dikoordinasikan bagaimana persiapannya, sehingga sampai saat ini kami tidak tahu sejauh mana persiapan dan pelaksanaan Popda tersebut. Waktu pembukaan juga kami tidak di undang," kata Yangto kepada wartawan, Selasa (17/5/2016).
Pihaknya berharap, panitia sigap terhadap persoalan yang terjadi di lapangan, jangan menutup-nutupi kesalahan dan segara mengantisipasi segala persoalan supaya tidak membuat malu Pandeglang sebagai tuan rumah.( ADV )

DPRD Banten KOMISI 4 DATANGI DBMP Kab. Bogor JABAR

Laporan : DYT / NOVITA



BMPOS. ONLINE , Banten – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Bina Marga dan Perairan (DBMP) Kabupaten Bogor di Bogor Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (17/5/2016). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka koordinasi mengenai penanganan jalan dan jembatan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Thoni Fhatoni Muskson mengatakan, penanganan jalan dan jembatan yang dilaksanakan DBMP Kabupaten Bogor terbilang baik.“Karena itu kami ingin mengetahui proses penanganan jalan dan jembatannya untuk dipelajari,” kata Thoni.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Ali Nurdin Abdul Gani menyarankan kepada DBMP Kabupaten Bogor melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam pengelolaan jalan dan jembatannya.
“Pengelolaan jalan dan jembatan perlu ada koordinasi serta kerjasama agar pengelolaanya bisa lakukan bersama-sama,” kata Ali Nurdin.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DBMP Kabupaten Bogor, Estantoni mengatakan, selama ini penanganan jalan dan jembatan yang statusnya milik Kabupaten Bogor dikerjakan DBMP, sedangkan untuk ruas jalan Provinsi Jabar dikerjakan Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Jabar.
“Untuk pengelolaan dan penanganan jalan dan jembatannya kami melakukan kerjasama dengan pihak terkait,” kata Estantoni.
Namun, lanjutnya, penanganan jalan di wilayah Bogor ini masih terkendala, lantaran Bogor merupakan daerah tambang sehingga jalan mudah rusak akibat dilalui kendaraan bermuatan berat. Begitu juga penanganan jalan di wilayah perbatasan Tangerang-Bogor masih ada yang perlu dilakukan perluasan dan pembebasan lahan.
“Tapi kami selalu berupaya memaksimalkan perbaikan jalan dan jembatannya,” ujarnya.
Usai mendengarkan penjelasan dari Estantoni, Thoni menyambut baik dan mengaku akan menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut dengan SKPD terkait di Provinsi Banten. “Kami ucapkan terima kasih atas penerimaan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Banten ini,” ucapnya.***( Adv )


DPRD Banten KOMISI 2 Awasi Stok Beras Jelang PUASA

Laporan dyt :



BMPOS.ONLINE ,Lebak – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten, melakukan kunjungan kerja ke Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang di Warunggunung Kabupaten Lebak, Selasa (17/5/2016).

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan terkait dengan persediaan beras dan kualitas mutu beras.Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Imanuddin Sudirman Karis mengatakan, kunjungan kerja Komisi II ini tidak hanya melakukan pengawasan persediaan beras, juga menanyakan pendistribusian beras kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. “Karena itu kami minta penjelasannya,” kata Iman.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Banten, Saukatudin menanyakan ketersediaan stok beras pada bulan Ramadhan hingga menjelang Lebaran. “Apakah ketersediaan stok beras di Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang ini aman,” tanya Saukat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten, Asep Hidayat meminta kepada Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang untuk memperhatikan kualitas berasnya.
“Kami minta kualitas beras diperhatikan agar beras yang didistribusikan kepada masyarakat tidak berkutu dan timbangannya tidak berkurang,” pintanya.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten yang lain, M Redy juga meminta kepada Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang melakukan kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak/Pandeglang dalam menyediakan gudang.
 “Untuk pengawalan pendistribusian beras dari Bulog ke Desa dilakukan oleh pihak Kejaksaan dan para Kades. Kualitas beras raskin yang didistribusikan kepada masyarakat juga cukup baik dan layak dikonsumsi,” kata Renata.
Terkait kerjasama pembangunan gudang, Renata mengaku akan menyampaikan kepada pimpinannya.

Entri Populer 2013