Selasa, 28 Juni 2016

Anggota DPRD Banten Serap Aspirasi Masyarakat Tangsel

Laporan : Dyt


DPRD Provinsi Banten kini memasuki masa reses ketiga, sehingga banyak anggota dewan turun kembali ke konstituennya dan menyerap aspirasi. Reses tersebut salah satunya dilakukan anggota DPRD Provinsi Banten,Harun Al-Rasyid dari daerah pemilihan (dapil) Tangsel.
Dirinya mengadakan reses selama enam hari penuh dengan mengelilingi tujuh kecamatan di Tangsel. Dalam kegiatan reses yang digelar di rumahnya, di Lengkong Gudang Timur, Serpong itu, hadir puluhan unsur masyarakat dan tujuh Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Tangsel. “Ada beberapa kelurahan, dari masyarakat. Ini semua menjadi catatan bagi saya untuk saya perjuangkan lebih lanjut nanti di DPRD Banten. Dalam program anggaran murni akan datang,” ujarnya.
Harun yang juga Anggota Komisi III di DPRD Banten itu, juga menjelaskan kerja-kerjanya selama menjadi Anggota Dewan menggantikan Tanto W Arban setelah dilantik menjadi Wakil Bupati Pandegelang itu.
Dia menjelaskan tentang tugasnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga pengawasan aset-aset yang ada di Tangsel. “Tugas saya di komisi soal keuangan dan aset. Jadi saya juga menjelaskan persoalan PAD Banten kepada masyaralat, dan juga soal aset,” tuturnya.
Lebih lanjut mengenai reses tersebut, Harun juga menjadikan kegiatan reses tersebut sebagai kegiatan silahturahmi kepada para konstituennya. “Ini juga sebagai kegiatan silahturahmi kepada konstituen. Karena biar bagaiamana pun mereka sangat berjasa menghantarkan saya menjadi Anggota DPRD Banten,” paparnya.
Mengenai aset menurutnya, perlu pengawasan ekstra, karena saat ini sangat rentan aset-aset di Banten yang dicaplok oleh pengembang untuk kepentingan bisnisnya. “Soal pengawasan aset ini kita benar harus kerja keras. Banyak yang dicaplok pengembang, makanya kami minta setiap kepala daerah kabupaten/kota agar lebih detail dalam mendata aset,” paparnya.
Sementara, Margono, salah satu tokoh dari Pondok Aren mengatakan, kegiatan reses yang digelar para dewan itu sangat penting. Itu juga menunjukan bahwa mereka benar-benar berkerja untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Ini membuktikan kalau mereka benar-benar bekerja, dan benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat. Makanya kegiatan reses ini menurut kami sangat penting,” tuturnya. ( ADV )

Laporan Keuangan Pemprov Banten Dapat Opini WDP dari BPK

Laporan : Dyt


SERANG] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2015. Opini tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, di mana Pemprov Banten memperoleh opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat atas LKPD tahun 2014.
Hal itu diungkapkan anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara pada rapat paripurna istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Senin (30/5).
“Pada Tahun Anggaran 2014, BPK memberikan opini disclaimer atas LKPD Pemprov Banten. Atas LKPD Tahun Anggaran 2015, opini LHP BPK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian,” ujar Moermahadi.
Moermahadi menjelaskan, opini yang diberikan mempertimbangkan materialitas dan informasi pada laporan keuangan tersebut. Adapun hal yang dikecualikan pada LHP adalah belanja barang dan jasa, seperti di Satpol PP, promosi dan publikasi, kemudian masih adanya kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga dan tidak bisa ditelusuri.
Moermahadi melanjutkan, sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, pemerintah harus menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Dengan cara itu pemerintah bisa melaporkan secara komprehensif.
“Dengan sistem berbasis akrual, pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan APBD secara transparan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan,” ujarnya.
Atas perolehan peningkatan opini tersebut, Gubernur Provinsi Banten Rano Karno mengaku bangga atas opini yang diberikan BPK RI pada laporan keuangan daerah banten tahun 2015. Setidaknya, kata Rano, laporan keuangan Pemprov Banten sudah ada peningkatan dari dua tahun sebelumnya (2013 dan 2014) yang berturut-turut mendapatkan predikat disclaimer. 
Menurutnya, hal ini  akan menjadi momentum bagi jajaran Pemprov Banten untuk terus meningkatkan prestasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
“Terutama peningkatan sumber daya manusia, sistem penganggaran, sistem pengelolaan aset, dan sistem akuntasinya,” ujarnya.
Rano beritikad, di mulai Juni hingga Desember 2016 mendatang akan membuat Provinsi banten lebih baik dan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). ( ADV )

Golkar Banten Resmi Rekomendasikan Putra Atut Jadi Bacagub Pilgub 2017

Laporan : dyt



Serang - DPD I Partai Golkar Provinsi Banten secara resmi memberikan dukungan dan rekomendasi kepada putra mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yakni Andika Hazrumy sebagai bakal calon gubernur Banten (Bacagub) yang akan tampil pada pemilihan gubernur (Pilgub) Banten 2017 mendatang.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Diperluas DPD I Partai Golkar di Aula Mesjid Baitusholihin, Bayangkara, Cipocok Jaya, Rabu (8/6) sore.
“Pengurus DPD I Golkar Banten menyepakati dan menetapkan dalam rapat pleno diperluas, Andika Hazrumy sebagai calon gubernur Banten,” ungkap pimpinan rapat pleno, Suparman di hadapan peserta.
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, keputusan ini akan disampaikan ke DPP bersamaan dengan hasil Pleno DPD II kabupaten/kota.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat pleno. Tadi diputuskan bahwa hanya ada satu nama yaitu Pak Andika Hazrumy, tetapi saya akan melampirkan hasil pleno DPD II kabupaten/kota se-Provinsi Banten,” katanya.
Tatu mengajak kader Golkar Banten untuk memenangkan Pilgub Banten 2017. “Kader Golkar harus menunjukkan kembali kemenangan, merujuk pada Pemilu dan Pilkada lalu kita menempatkan kader jadi ketua DPRD, bupati dan wali kota,” ujar Tatu.
Tatu mengaku optimistis Partai Golkar akan memenangkan Pilgub Banten 2017 mendatang, dengan catatan ini dilakukan kerja keras secara bersama-sama.
Sementara terkait koalisi untuk memenangkan Pilgub, Tatu mengatakan keputusan tersebut menjadi kewenangan DPP Partai Golkar, namun pihaknya terus melakukan komunikasi, karena saat ini masih cair.
“Komunikasi politik saat ini seperti masih cair, termasuk koalisi partai. Kita berkeinginan ngajak bareng karena ini perlu dilakukan secara bersama-sama,” kata Tatu.
Saat ditanya terkait dengan siapa yang akan disandingkan dengan Andika Hazrumy, Tatu mengatakan saat ini dengan siapa pun masih mungkin, baik itu birokrat atau pun dengan politisi.
Sementara itu, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Andika Hazrumy mengatakan, dirinya harus menunggu satu langkah lagi proses, yaitu keputusan final oleh DPP Partai Golkar.  ( ADV )

Wakil Ketua DPRD Banten: Mendagri Harus Tahu Perda Pekat di Serang Punya Sejarah

Laporan: dyt



Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunisa yang tak lain menantu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengkritik langkah pemerintah pusat yang akan merevisi Perda No 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat.
Adde Rosi yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang pada priode perda dibuat itu mengatakan, dibuatnya perda tersebut lahir dari cerminan masyarakat Kota Serang yang kental dengan sejarahnya, budayanya yang religius.
"Seharusnya Mendagri tidak harus merevisi Perda tersebut, karena perda itu dibuat sudah berdasarkan keputusan Pemkot dengan tokoh agama dan masyarakat Banten," ujarnya, Sabtu (18/6/2016).
Sejak perda itu disetujui oleh Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, MUI, Kemenag, dan Wali Kota Serang sudah berjalan enam tahun tanpa ada masalah.
"Perda itu sudah sesuai aturan dan lahir sebagai cerminan kultur islami mayoritas umat Islam di Banten," ujarnya.
Seperti diketahui Perda No 2 Tahun 2010 mencuat dengan adanya peristiwa  penertiban warung tegal yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang. ( adv )

Pilgub Banten 2017, PDIP Resmi Usung Rano Karno

Laporan : DYT / NOVITA



Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi merekomendasikan Gubernur Banten Rano Karno untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Banten 2017.
“Saya kemarin sudah dipanggil DPP. Saya ditugaskan partai untuk menjadi cagub, dan saya diperintahkan mencari calon wakil dan berkolasi dengan partai lain. Sebab PDIP tak bisa sendiri. Suara kita hanya 15 kursi," ujar Rano Senin, 27 Juni 2016.
Pemeran Doel dalam Si Doel Anak Sekolahan itu menyatakan kesiapannya menjalankan amanat partai dan siap bekerja sama dengan seluruh kader PDI Perjuangan untuk memenangkan Pilgub Banten. Untuk itu, dalam waktu dekat Rano akan membuat tim, dan akan bekerja cepat. 
Rano mengatakan, siapapun masih berpeluang menjadi pendampingnya, baik dari partai maupun dari kalangan birokrat.
"Selama ini banyak yang mengira saya sombong, karena tidak ikut mendaftar ke partai lain. Perlu diketahui bahwa AD/ART di PDIP, kader tidak boleh mendaftar ke partai lain. Kalau daftar bisa dipecat. Tapi setelah keluar rekomendasi ini, segera saya jalin komunikasi dengan partai lain,” ujar Rano.
Sebelumnya, Rano mengatakan siap melanjutkan tampuk kepemimpinan di Provinsi Banten.
“Untuk memajukan Banten, saya rasa tidak ada kata lain selain lanjutkan, daripada harus dari awal lagi, lebih baik melanjutkan," ujar Rano.
Rano mengklaim sudah mempunyai banyak bekal untuk kembali menduduki kursi Gubernur Banten.
“Bekal pertama yang saya punya adalah 15 kursi partai di DPRD Banten, dan bekal kedua pengalaman saya menjadi Gubernur Banten,” kata Rano.
Rano mengatakan dia sebagai kader dan petugas partai siap ditempatkan di mana saja.
"Saya petugas partai, jika diperintahkan untuk melanjutkan, saya bismillah, jika tidak, saya alhamdulillah. Apalagi kalau di Banten tentunya saya lebih siap," ujar Rano.
Sementara itu, DPP Partai Golkar juga resmi mengajukan Andika Hazrumy, putra sulung bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, sebagai calon gubernur.  ( ADV )

unlimate

Entri Populer 2013

Windows Live Messenger + Facebook