Loading...

Selasa, 25 Maret 2014

PUBLIKASI IKLAN JUARA MTQ XI KHAFILAH KAB. SERANG TINGKAT PROV, BANTEN, DIPENDA KAB, SERANG

LAPORAN : DYT / ENTIS

PUBLIKASI IKLAN JUARA MTQ XI KHAFILAH KAB. SERANG TINGKAT PROV.SERANG, DISPERINDAGKOP KAB, SERANG

Laporan : Dyt

“ Para Tokoh Se-Banten dan Pejabat Banten Hadiri Kongres Rakyat Banten II “

Laporan : Dyt Serang 24/ mart / 2014, Kongres Rakyat Banten (KRB) II dilatarbelakangi adanya peristiwa mengejutkan di Banten. Hal itu disampaikan Ketua Panitia KRB II Ade Mukhlas Syarif dalam sambutannya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. "Ada kejadian cukup mengagetkan. Peristiwa ini akumulasi penyimpangan yang terjadi di Banten, Ade mengatakan bahwa kasus suap Pilkada Lebak yang berujung penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah merupakan salah satu pintu masuk saja. "Muncul keprihatinan dari masyarakat Banten, kenapa ini bisa terjadi? Sungguh memprihatinkan. Penyimpangan ini rapi, bagus,,,,ungkap ade Pantauan di lokasi, semua elemen masyarakat Banten memenuhi Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten. Hadir dalam acara KRB II sejumlah tokoh Banten seperti mantan Mendagri Suryadi Sudirja, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Walikota Serang Tb Haerul Jaman, tokoh masyarah, Embay Mulya Syarief, tokoh pembentukan Provinsi Banten seperti Muchtar Mandala dan Uu Mangkusasmita, elemen organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan masyarakat Banten. Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad yang semula diagendakan akan hadir belum terlihat. Suryadi Sudirja dalam kesempatan yang sama bertanya kepada hadirin. "Setelah 13 tahun Banten menjadi provinsi, apakah pelayanan sudah sampai kepada masyarakat dengan baik ,,? “ Hadirin serempak menjawab, belum ,,, Dalam kesempatan yang sama Suryadi Sudirja juga mengapresiasi kinerja KPK. "Mari kita kawal KPK itu supaya tidak masuk angin," Katany

Selasa, 18 Maret 2014

UCAPAN HARI AIR SEDUNIA 2014 DPPKD PROVINSI BANTEN

Laporan : Dyt

UCAPAN PUBLIKASI IKLAN MTQ TINGKAT PROVINSI BANTEN DI KOTA CILEGON 19 MART 2014, DPRD PROVINSI BANTEN

Laporan : Dyt

UCAPAN MTQ TINGKAT PROVINSI BANTEN DI KOTA CILEGON 19 MART 2014, DISPERINDAG PROVINSI BANTEN

Laporan : Dyt

Wali Kota Serang Tb, Haerul Jaman luncuran Pendidikan Gratis Bukan untuk Kampanye Parpol

Laporan : Dyt Serang 18/mart/2014. Walikota Serang Tb Haerul Jaman menampik penggelentoran program pendidikan gratis di Kota Serang dimanfaatkan sebagai agenda kampanye salah satu partai politik. Jaman tak mau jika pemberlakuan pendidikan gratis di Kota Serang pada masa kampanye ini dikait-kaitkan dengan agenda politik. "Tidak ada hubungannya. Ini program yang sudah direncanakan tahapannya, tidak ada kaitan dengan masa kampanye saat ini. Sudah kesepakatan dengan legislatif," kata Tb Haerul Jaman Sebelumnya, KPK telah menganjurkan agar kepala daerah tidak memberikan bantuan yang bersumber dari hibah dan bantuan sosial ketika memasuki masa kampanye. Hal ini untuk menghindari agenda partai politik atau para caleg memanfaatkan APBN dan APBD untuk ajang kampanye kepada masyarakat. bendahara partai golkar menegaskan / menjelaskan," Ini program pemerintah Kota Serang untuk menunjang pendidikan gratis. Tidak menyalahi aturan. Tidak ada kaitan dengan Pileg, Bantuan untuk membebaskan biaya pendidikan tingkat menengah ini menelan APBD sebesar Rp28,5 miliar dan dibagikan untuk 15 sekolah menengah negeri. Sementara itu untuk sekolah swasta, Pemkot Serang belum memberlakukan pendidikan gratis ini. Pemkot Serang membebaskan biaya operasional pendidikan di luar buku dan seragam siswa. Penggratisan meliputi biaya operasional, personal, dan investasi… ungkap bendahara partai golkar

UCAPAN MTQ TINGKAT PROVINSI BANTEN DI KOTA CILEGON 19 MART 2014,DISNAKERTRAN PROVINSI BANTEN

Laporan :Dyt

Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman Kukuhkan dan memberikan jaket kepada para Pengurus APDESI Kabupaten Serang Di Pendopo Bupati Serang

Laporan : Dyt Serang 18/mart/2014, Para kepala desa (Kades) di Kabupaten Serang diminta netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Mereka tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik (Parpol) atau calon anggota legislatif (Caleg) terutama saat kampanye. Jika berpihak, mereka terancam dipecat. "Saya mengajak para kepala desa dilarang berpihak agar tidak terjadi perpecahan. Tidak berpihak sampai 8 April saja, tanggal 9 April harus memilih, karena kalau nggak memilih berarti golput," kata Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman saat Pengukuhan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang Periode 2014-2019 di Pendopo Bupati Serang, Jika tidak mengikuti perintahnya, kata Taufik, Kades itu akan ditindak. "Kalau ada akan diproses, saya tidak mau ada grup-grup, karena kalau sudah berkelompok nanti tidak kondusif," katanya seraya meminta jika ada yang berusaha memengaruhi Kades berpihak agar jangan terpengaruh. Ditanya soal sanksinya, Taufik mengatakan, itu tergantung dari bentuk pelanggarannya. Taufik juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi jalannya kampanye. Jika memang ditemukan ada Kades yang tak netral, agar jangan takut melaporkannya. "Pengawasannya semua. Saya tidak mungkin mengawasi per orang. Kalau begitu ada indikasi dia memihak kepada partai, ada laporan, cek, kalau terbukti akan bikin tindakan," jelas Bupatri Serang Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, yang mengawasi Pemilu itu sebenarnya sudah ada, yakni Panwaslu. "Kita tunggu Panwas kalau ada yang terlibat, nanti kalau ada laporan secara resmi dari Panwas akan ditindaklanjuti, Dirinya sebagai tim monitoring Pemilu di Pemkab Serang sudah menyampaikan kepada Kades untuk netral. "(Kalau tidak netral) sanksinya paling tinggi untuk kades pemberhentian, tergantung pelanggarannya," ujarnya. Ketua APDESI Kabupaten Serang terpilih Nurulloh berjanji semua Kades di Kabupaten Serang hingga 8 April ini netral dan akan mengikuti perintah Bupati Serang … ungkapnya…