HJ. RATU TATU CHASANAH WAKIL BUPATI SERANG TERPILIH MENJADI PEMIMPIM PARTAI GOLKAR DI BANTEN

Laporan : Dyt / Ch Jakarta, Jum’at ( 27 / 12 / 2013 ),Hj.Ratu Tatu Chasanah, Wakil Bupati Serang terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Banten lewat Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Golkar Banten di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Musdalub ini digelar DPP setelah Ketua DPD Golkar Banten Hikmat Tomet meninggal dunia. Tatu yang merupakan Wakil Bupati Serang ini unggul dalam perolehan suara. Ia mengalahkan kandidat lainnya yakni Sekretaris DPD Golkar Banten Tb Iman Ariyadi. Tatu meraih enam suara sedang Iman yang merupakan Walikota Cilegon mendapatkan lima suara. Sedangkan satu suara abstain. Pihak yang abstain ini adalah DPP Golkar. Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Golkar Suparman Menetapkan Kepada saudari Hj.Ratu Tatu Chasanah menjadi Ketua DPD I Golkar Banten hingga 2014 / 2015,"

IKLAN UCAPAN TAHUN BARU 2014 M.HUTBUN PROVINSI BANTEN

Laporan : Dyt

IKLAN UCAPAN THN BARU 2014 DISPENDA KABPATEN SERANG

Laporan : Dyt / Iroh

PBB PEDESAAN MINIM, PEMASUKAN RENDAH KURANG DARI 50 % diharapkan petugas kecamatan dan pedesaan turun membantu dilapangan

Laporan : dyt / Iroh Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan Kabupaten Serang ternyata masih jeblog. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat, meski akhir 2013 tinggal menghitung hari namun capaian PBB pedesaan masih dibawah 50 persen atau tepatnya di angka 45,29 persen. Padahal target yang ditetapkan Pemkab Serang berada di angka 75 persen per 31 Desember mendatang. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi PBB Pedesaan dan Perkotaan di sebuah hotel di Kota Serang, Kamis (19/12). Pada rekapitulasi laporan rencana dan realisasi PBB 2013 per 18 Desember, baru tiga kecamatan dari 29 kecamatan se-Kabupaten Serang yang telah memenuhi target capaian PBB pedesaan yakni Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel, dan Ciomas dengan capaian 100 persen. Untuk posisi juru kunci dipegang oleh Kecamatan Gunungsari dengan capaian PBB hanya 12 persen. Sedangkan kecamatan lainnya belum memenuhi target lantaran capaian PBB hanya di kisaran 24 hingga 69 persen saja dari target per tahun yakni 75 persen. Kepala Dispenda Kabupaten Serang, Fairu Zabadi membenarkan jika secara keseluruhan capaian PBB pedesaan belum memenuhi target. Bahkan dalam perkembangannya penerimaan PBB pedesaan belum menunjukan peningkatan yang signifikan dibanding sisa waktu penerimaan pada 31 Desember mendatang. Capaiannya belum maksimal bahkan dalam sisa waktu ini perkembangannya tidak signifikan, ujarnya. Ia merinci, dari 676.935 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang ada dengan ketetapan pokok sebesar Rp10,10 miliar hingga saat ini realisasinya baru mencapai Rp4,57 miliar atau kurang Rp5,52 miliar. Dari capaian tersebut terdiri dari 116 desa yang sudah melunasi PBB pedesaan dan 210 desa lainnya belum melunasi. Dengan capaian tersebut secara matematis realisasi yang diraih baru mencapai 45,29 persen,terangnya. Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Lalu Atharussalam Rais menyatakan, mengingat waktu yang tersisa cukup pendek maka upaya realisasi penerimaan PBB harus ditangani secara serius. Ini masalah klasik yang sebenarnya setiap tahun terjadi, sehingga harus ditangani secara serius agar permasalahan klasik itu bisa dituntaskan,ujarnya. Lalu menjelaskan, adapun langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan PBB diantaranya menginventarisir wajib pajak PBB yang belum memenuhi kewajibannya, mengefektifkan kembali kegiatan tim penagih di tingkat desa dan kecamatan. Kemudian melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak PBB yang belum membayar pajak. Kepada para pimpinan bank tempat pembayaran PBB, menjelang berakhirnya masa pembayaran PBB 2013 agar setelah 20 Desember semua penerimaan PBB baik dari bank tempat pembayaran maupun bank persepsi harus melaporkan progresnya per hari, tuturnya.

DAMKAR KOTA SERANG ADAKAN SOSIALISASI NORMA, STANDAR & PROSEDUR MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN T.A 2013

Laporan : Dyt / Iroh / jaya Serang, UPT Pemadam Kebakaran ( DAMKAR )Kota Serang adakan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran TA. 2013. Kegiatan ini di selenggarakan pada Selasa, 10- Desember 2013, bertempat di Gedung KORPRI Kota Serang. Acara di buka oleh Asisten Daerah II Kota Serang H. Komarudin Mewakili Walikota Serang H. Tb.Haerul Jaman BSC,SE. Kegiatan ini di hadiri lebih dari 70 orang peserta dari perwakilan 6 kecamatan se Kota Serang, termasuk para petugas DAMKAR Kota Serang & masyarakat.1. Turut hadir Kepala UPT Damkar Kota Serang Uba Agus.M sekaligus sebagai narasumber yang memberi materi Sosialisasi Tehnik dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran serta memperagakan berbagai macam alat untuk para petugas kebakaran dan memberikan cara penyelamatan korban yang di akibatkan sebab terjadinya kebakaran, baik kebakaran akibat kelalaian ( human eror ) manusia dan akibat faktor alam / cuaca, kebakaran akibat kompor minyak tanah dan kompor gas, serta kebakaran yang di akibatkan Konsleting listrik( hubungan arus pendek dll. 2. Kepala Dinas DPKAD Kota Serang Adang Darmawan mengetengahkan materi tentang " Retribusi / Pajak Daerah Kota Serang". 3. Sanukri mengetengahkan Tentang " Kondisi dan Potensi Bahaya Kebakaran," 4. Hj. Lili Muslihat, SH,MA memberikan materi Tentang " Tinjauan Retribusi secara Peraturan Daerah dan Sangsi. Ditemui Wartawan BMPOST. Oline Kepala UPT Damkar Kota Serang Uba Agus,M mengatakan," Harapan saya setelah di adakanya kegiatan ini di harapkan para peserta dapat menyerap apa2 yang telah di jelaskan oleh para nara sumber / pemberi materi serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya di manapun mereka berada serta dapat membantu masyarakat manapun atau siapapun dalam menanggulangi sebab bencana yang di akibatkan kebakaran karena hal ini harus di sosialisasikan terhadap seluruh masyarakt kota serang sesuai dengan yang telah saya peragakan tadi baik dalam menggunakan alat - alat yang memang khusus untuk menanggulangi kebakaran juga alat - alat yang sepontanitas apapun yang dapat di gunakan untuk mencegah kebakaran meluas serta membantu para korban seminimal mungkin, tentu saja harapan saya juga kegiatan ini dapat menjadi acuan kedepan agar dapat menjadikan pemasukan dalam pelaksanaan retribusi PAD Kota Serang,,,,,," ungkap kepala UPT DAMKAR Kota Serang Uba Agus . M.

ucapan pelantikan Wali Kota & Wakil Wali Kota serang Pemerintah Prov. Banten

Laporan :Dyt

JAMAN – SULHI SEBAGAI WALI KOTA & WAKIL WALI KOTA SERANG PRIODE 2013/2018

Laporan : Dyt Serang, Walikota Serang Tb Haerul Jaman dan Wakil Walikota Serang Sulhi Choir tiba di Gedung DPRD Kota Serang pukul 09.20 WIB. Keduanya menggunakan setelan seragam resmi putih dengan topi hitam. Keduanya datang hampir di waktu bersamaan. Mereka didampingi istri. Kedatangan mereka langsung disambut dengan pentas tari tradisional dari Raksa Budaya pimpinan Maya Rani Wulan dari Disporaparbud Kota Serang.Mereka sempat menjadi perhatian para pejabat dan undangan yang hadir pada pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Serang hari ini,Kamis 5/Des-2013 Tb Haerul Jaman-Sulhi Choir resmi dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Serang periode 2013-2018 di gedung DPRD Kota Serang, Kamis (5/Des-2013.. Gubernur Banten Hj.Ratu Atut Chosiyah membacakan sumpah janji jabatan Walikota dan Wakil Walikota Serang diikuti oleh pasangan Tb Haerul Jaman-Sulhi Choir. “Saya atas nama Presiden RI melantik Tb Haerul Jaman sebagai Walikota Serang periode 2013-2018 dan Saudara Sulhi Choir sebagai Wakil Walikota Serang,Acara dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah, penyematan tanda jabatan oleh Gubernur kepada Walikota dan Wakil Walikota Serang. Saya percaya kepada saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan baik dan amanah. Gubernur Banten Hj.Ratu Atut Chosiyah menganggap” bahwa Tb Haerul Jaman terpilih sebagai Walikota Serang periode 2013-2018 adalah hasil dari demokrasi. Atut tidak setuju jika Jaman yang merupakan adiknya itu terpilih karena label dinasti. "Ini demokrasi," ujar Atut singkat kepada wartawan yang mewawancarai Gubernur usai melaksanakan pelantikan Walikota Serang di Gedung DPRD Kota Serang, Gubernur Banten enggan memberikan keterangan lebih lanjut dan langsung dikawal masuk ke kendaraan dinas Gubernur oleh pengawal pribadi Gubernur Banten ……………

Provinsi Banten jadi Tuan Rumah Musrenbangreg Jawa-Bali 2013

Laporan : Dyt Serang Provinsi Banten menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbang) Regional Jawa-Bali. Musrenbang Regional 7 provinsi ini akan berlangsung 3 hari hingga 5 Desember 2013, dan dibuka secara resmi oleh Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Max Pohan mewakili Kepala Bappenas Prof. Hamidah, diselenggarakan di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang, Rabu (4/Des-2013 Acara ini dihadiri Wakil Gubernur Banten H. Rano Karno, S.IP, Wakil Gubernur DIY Sri Pakualam IX, dan 5 provinsi lainnya mewakilkan Kepala Bappeda. Juga hadir perwakilan Kementrian Tenaga Kerja, Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Walikota Tangerang Selatan, unsur perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Banten dan sejumlah utusan pejabat lembaga terkait lainnya. Musrenbang Regional Jawa-Bali tahun 2013 mengambil tema “Kerjasama Regional Jawa-Bali Untuk Perluasan dan Penciptaan Lapangan Kerja dalam Rangka Percepatan Pembangunan”. Forum Musrenbang Regional Jawa-Bali beranggotakan Provinsi DKI, Jabar, Jateng, Banten, DI Jogja, Jatim, dan Bali ini dilaksanakan tiap tahun adalah bagian dari rangkaian sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi 7 kepala daerah Jawa-Bali dalam upaya sinkronisasi dalam membangun sinergitas perencanaan pembangunan melalui semangat kerjasama antar-daerah. Gubernur Banten Hj Ratu Atut chosiyah, SE menyampaikan, Musrenbang Regional Jawa-Bali ini akan menyoroti 5 poin penting dan hasilnya akan menjadi rekomendasi untuk Musrenbang Nasional agar dituangkan menjadi acuan program kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan potensi-potensi pembangunan di daerah. lima poin yang akan dibahas adalah memetakan data pengangguran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dalam rangka perluasan dan penciptaan lapangan kerja, jaminan kamtibmas dalam rangka mendukung kondusifitas pemilu tahun 2014, dan iklim usaha. Lalu grand design penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing sesuai kebutuhan kompetensi dunia usaha dan pasar kerja, dan yang terakhirm perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta harmonisasi hubungan industrial (tripartit). Gubernur berharap atas kunjungan ke wilayah Banten ini, para peserta musrenbang dari enam provinsi mendapatkan kesan positif.