PELANTIKAN KETUA (P2TP2A)DI PENDOPO PROV.BANTEN

laporan : Hidayat

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di provinsi Banten yang meliputi : pelayanan medis, pelayanan Hukum , pelayanan psikis dan pelayanan rehabilitasi sosial.
P2TP2A adalah wahana untuk anda untuk mendapatkan imformasi tentang pemberdayaan dan perlindungan ibu dan anak. Konsultasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang ( trafficking ) pengaduan dan tempat perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT )
ketua P2TP2A Prov.Banten terpilih Ade Rosi mengatakan " pada thn 2009 saja sudah terjadi 59 kasus pelanggaran yang terjadi pada p2TP2A ,Kasus ini sudah di serahkan ke fihak yang berwenang untuk di tindak lanjuti, tugas yang lain adalah memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender" ungkapnya.
Gubernur Banten Hj.Ratu Atut cosyah dlm sambutanya menerangkan' jenis pelayanan yang di berikan oleh P2TP2A prov. Banten. Adalah memberikan imf.yang lengkap ,pendampingan hukum, bermitra dengan Unit PPA Polda Banten dan Unit PPA Polres serang, Konseling Psikologis, konsleting ke agamaan, Pelayanan Medis, Rumah aman. Home visit,Pendidikan pemberdayaan dan perlindungan anak. " jelas Gubernur singkat Dan menjabarkan semua Tentang Tupoksi P2TP2A.

Pemberian fasilitas akses pembiayaan Bag. IkM.

Laporan : Hidayat

Kegiatan yang cukup positif bagi kemajuan perdagangan bagi pengusaha kecil menengah memang sangat di harapkan selain untuk peningkatan SDM juga untuk meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahtraan masyarakat, kegiatan yang bertempat di hotel wisata ini bertema Pemberian fasilitas akses pembiayaan Bagi IKM Dihadiri langsung dan di buka oleh Sekda kab.Serang H.lalu, Kadis Disperindag Kab.serang H.Entol Yunus, kabid prindustrian kab serang Asep Rusmana, hadir pula dari BI Serang Andang, Bank Jabar, BNI balai besar.
Di temui Kabid Perindustrian Asep Ruswana mengatakan "Tujuan di adakanya acara ini adalah untuk meningkatkan Industri kecil dalam melaksanakan industri sehat ( Rehat ), dan tidak melakukan kolusi untuk lingkungan sekitar juga melakukan terhadap produksi pangan seperti menggunakan bhn formalin dll".lanjutnya sedangkan untuk kehadiran BANK2 yang di undang adalah untuk menjadi narasumber dan menerangkan bagaimana cara skile pengusaha kecil ,dan industri kecil agar memiliki pengetahuan untuk meningkatkan usahanya bermitra dengan Bank2 yang ada...di acara ini hadir 45 org pengusaha kecil perwakilan dari tiap2 kec. Se Kab. Serang agar masing2 bisa mendapatkan keterangan dari nara sumber yg di hadirkan oleh Disperindag,kab.serang ," ungkapnya.....

Pelaksanaan dan Pelantikan Seminar DPD Dan DPC IPBI Kartini

Laporan : dyt / ridwan

Banten - Seminar Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Penata Busana Indonesia (IPBI) Kartini Provinsi Banten Periode 2009-2014
acara berlangsung di gedung PSBB sabtu (20/02).

Pelantikan di mulai pada pukul 9.00 ini dihadiri dan disaksikan langsung Kasi Balai Non Formal dan Informal Provinsi Banten Dra.Hj.Enok Jubaedah,Kasi PNF Kabupaten Serang Budi Handono,turv hadir148 perwakilan guru-guru,pemilik butik,penjahit berpendidikan dan penjahit otodidak serta organisasi mitra PNFI seperti DPD Pelangi dan DPD Harpi Melati

pada saat itu,untuk Pengurus DPD IPBI Provinsi Banten yaitu sebagai Ketua Hj.Ani,Sekertaris Wartini Bendahara Arnati.

Sedangkan Pengurus DPC IPBI Kab/Kota Se-Provinsi Banten diantaranya untuk wilayah Cilegon sebagai ketua Jayanti Budi Utami,wilayah Kota Serang ketua Mahfiah,wilayah Kodya Tanggerang sebagai Ketua Hj.Lili,wilayah kabupaten Serang sebagai ketua Fardin Samiroji dan Kabupaten Lebak sebagai Ketua yaitu Lilis.

Usai pelantikan peserta Ikatan Penata Busana Indonesi (IPBI) melaksanakan Seminar sehari dengan tema "Pecah Mode dan Tehnik Pembuatan Kamisol" sebagai narasumber dalam acara tersebut Hj.Chadidjah Poermala yang juga sebagai Ketua IPBI Kartini Jakarta dan Dra.Diyah Poerwitasari

Ditemui Eka Kusnadi.ketua panitia pelaksanaan pelantikan dan seminar pengurus IPBI Kartini Provinsi Banten,menjelaskan,"Ikatan Penata Busana Indonesia (IPBI) Kartini sebagai mitra dengan dinas Pendidikan Non Formal/Formal masing-masing merupakan ikut mensukseskan program pemerintah karna IPBI Kartini juga suatu wadah atau organisasi untuk membuat pembinaan kepada masyarakat yang benar-benar ingin mempunyai keahlian dalam hal belajar menjahit,setelah bisa dan pintar keahlian tersebut dapat dipergunakan bila nanti bekerja disetiap perusahaan dan tepat sasaran,yang terpenting peserta mempunyai keahlian menjahit tersebut untuk diri sendiri dahulu,"ungkap Eka

Sedangkan saat ditemui Ketua IPBI Kartini Provinsi Banten Hj.Ani usai acara,mengungkapkan," Untuk sementara IPBI Provinsi Banten baru merencanakan Program jangka Pendek yaitu,melaksanakan pelatihan pedagogit dan andragogit untuk guru-guru penjahit Se-Provinsi Banten serta untuk mempersiapkan menyambut hari Kartini IPBI Banten akan mengadakan lomba busana,"tegas Ani

Harapan Kedepan Ikatan Penata Busana Indonesia (IPBI) Kartini Provinsi Banten agar lebih menggalakan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Ekonomi lemah,bagi yang belum punya keterampilan dan belum mempunyai penghasilan tetap," Pungkasnya

Belum adanya gedung PGRI di Kec.Ciruas

laporan : Hidayat

Ditemui diruang kerjanya Kepala PGRI kec.ciaruas Ahmad zakaria menerangkan bahwa" Gedung PGRI untuk kec.ciruas memang belum ada oieh karena itu kami dari pihak PGRI sedang meng-upayakan agar dapat membangun gedung tsb, kami sudah berupaya meminta bantuan ke pemda kab. Serang namun sampai saat ini belum ada khabar apapun. Oleh karena itu kami dari PGRI berencana untuk membangun gedung tsb, atas upaya kami. Sesuai hasil rapat bersama yang di selenggarakan para fungsional guru se kec. Ciruas akan di usung bersama-sama untuk membeli lahan yang berlokasi didesa gosara kec. Ciruas kab.serang dengan mengadakan infak sebesar Rp 150.000 tetapi bru di bayar separuh, sedangkan masih sisanya akan diupayakan untuk pembayaran lahan sampai dengan berdirinya gedung PGRI untuk kec.ciruas.Dana infak ini masing-masing akan menyetorkanya ke panitia setelah para fungsional / guru mendapatkan rafel gaji, di lanjut, hal ini sesuai dengan ADRT ( Anggaran Dasar Rumah Tangga ) PGRI, Yaitu program jangka pendek dan jangka menengah/jangka panjang, hasil dari konkercab.seperti DKG ( Dana Kesejahteraan Guru ), pensiunan, anggota yang meninggal, pengobatan. Ini di ambil dari iuran tiap bulan sebesar Rp15000 dari gaji funsional/ guru.

Kegiatan Musrembang Program 2011 Kec. Ciruas dilaksanakan

Laporan: Hidayat / H.Ridwan

Berlangsungnya acara musrembang untuk kec.Ciruas bertempat di ruang rapat kec.ciruas kab.serang. Dihadiri langsung Bapeda kab.serang Bidang Sosbud Dedi supriadi, Tripika , para kepala Desa dan Pkk,team penggerak Pkk kec.Ciruas , kepala UPTD Kec.Ciruas H.Sutisna, UPTD Pertanian, para kepala SMP dan SMA sederajat.
Ditemui setelah acara selesai Camat Ciruas Drs. Abdullah dan sekmat mengatakan" saya rasa kegiatan ini sangat baik karena banyaknya usulan dari para kepal desa yang hasil dari musrembang tingkat desa di ajukan ke Kec.Ciruas pada januari 2010 lalu adapun usulan tsb, pada dasarnya semua menyangkut sarana pendidikan, MCK , jln2, saluran air ,listrik,adanya masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik seperti Desa pamong. Program desa juga memperhatikan rumah2 kumuh seperti apa yang di usulkan dan diharapkan Bapeda Kab. Serang agar para kepala desa masing2 untuk mendata yang terkait rumah kumuh di desanya masing2, dan di harapkan nantinya usulan yang di sampaikan oleh para kepala desa melalui Kec. Ciruas agar segera di realisasikan dan segala macam usulan lainya untuk thn 2011 nanti, usulan dari Kec.Ciruas hasil musrembang hari ini akan di sampaikan ke Bapeda Kab.Serang paling lambat pada 27-02/ 2010 pekan depan" ungkap Sekmat.

PANEN RAYA KEMITRAAN BUDI DAYA PADI HIBRIDA BERNAS ANTARA KODIM 0601/PDG, BANG ARTHA GRAHA, PT SAS DAN KELOMPOK TANI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

laporan : hidayat
pelaksanaan panen raya hasil tanam bibit padi hibrida bernas di desa gunung cupu kec.pandeglang berjalan cukup meriah, hal ini di karenakan antusiasnya para tamu undangan dan warga setempat yang berduyun-duyun dtg untuk melihat lgsung pelaksanaan panenraya ini.
Turut hadir dlm acara ini Gubernur Banten yang di wakili sekda Prov.Banten H.Muhadi Danrem 064/MY Kol.Inf. Endro Warsito, Direktur Artha graha Tomi winata,Staf khusus dan bencana alam Andi arief, Staf khusus Presiden bidang ketahanan pangan Jusuf sangkar,Dirjen perdagangan dalam negri (PDN) Ir. Subagio ,Direktur PT SAS/ Artha Graha peduli Heka, Komandan kopasus Group 1 Hartanto , Deputi serta Muspida Kab. Pandeglang dan 38 kelompok tani se kab.Pandeglang ,Dandim 0601 fery sudiyanto ,kadis Distanak prov.Banten Agus Tauhid, kadis pertanian Pandeglang Chayan.
Dalam pidatonya Danrem 064/MY kolonel Inf. Endro Warsito mengatakan" Adanya kemitraan dlm bidang pertanian tanam padi hibrida bernas bersama kodim 0601 pdg merupakan kerjasama yang cukup baik,dan itu jangan berhenti sampai disini saja kita lanjutkan upaya ini untuk meningkatkan hasil padi untuk dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan Nasional, khususnya seperti hasil yg kita capai sekarang ini, dengan bentuk mitra kerjasama ini merupakan suatu terobosan untuk dapat meningkatkan hasil produksi padi hingga mencapai 30%. Saya mengharapkan dengan meningkatnya hasil panen di daerah ini semua dapat berkaca atas pemanfaatan program hibrida yang telah menuai hasil yg cukup memuaskan di lahan seluas 25 ha ini" ungkap Danrem.
Dari penuturan direktur PT.Artha Graha Tomi Winata mengatakan" benih padi yang telah di tanam multi rahayu 3 kemitraan dengan Dandim 0601/pdg ini rata2 menghasilkan 8 ton padi pada lahan kerin sedangkan di lahan yang cukup airnya dan irigasi nya lancar dpt menghasilkan 12 ton padi artinya bisa lebih banyak 12%. Semi organik yang dihasilkan sudah banyak dirasakan dan sangat besar hasilnya, untuk para petani pendamping PT. SAS dengan kelompok tani ini sudah bekerja samg dengan baik dan sistematis program hibrida bernas bisa di tingkatkan dengan areal yang lebih luas dan lebih baik lg" tegas Tomi.
Akhirnya acara di tutup secara bersama2 dan seluruh para pejabat di saksikan oleh kelompok tani masyarakat juga para sesepuh setempat menutup acara tepan jm12.00 siang pada selasa, 16 -02 - 2010.di desa gunung cupu kec.cimanuk kab. Pandeglang dengan bersama2 secara simbolis melaksanakan panen raya...

PLTU LABUAN MEMBUKA LAPANGAN KERJA.

Laporan : hidayat / H. Ridwan.
Izin Perusahaan ( IP ) untuk mengelola/mengoprasikan PLTU Labuan setelah di resmikan pada pebruari 2009 lalu, Unit 1 PT.Cogindo daya bersama untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan PLTU Labuan setelah Indonesia Power merangkul PT Cogindo daya bersama melakukan perekrutan sebanyak 107 org untuk Operator terbagi 2 jurusan adapun 1. 11 orang lulusan S1, 2.96 org lulusan SMA / SMK sederajat. Adapun proses rekrutmenya melalui pendekatan, sosialisasi dengan lingkungan setempat daerah labuan khususnya dan prov.Banten umunya izin dari dinas pendidikan. Dan telah melakukan koordinasi bersama Disnaker Pandeglang dengan kepala dinas nya pada 11 januari 2010 lalu. Dan pengumuman sebelumnya untuk pembukaan lowongan kerja di PLTU Labuan ini telah di umumkan melalui Radar Banten pada 09 - 01 - 2010. Dalam proses seleksi ini dilaksanakan secara independen administrasi psycologi dan kemampuan umum. Dari yang melamar sebelumnya berjumlah 1829 orang yang sebelumnya juga lamaran di tujukan kepada PT OPTIMAL sebagai perusahaan yg di percaya oleh PT. COGINDO DAYA BERSAMA, setelah melalui penyaringa dan persyaratan yang lulus tes, baik secara administratif, psycologis dan kemampuan secara umum maka tersaring 107 org, kemudian di terima oleh PT COGINDO. Menurut imformasinya 80% adalah warga Banten. Dari 107 org ya di terima nantinya akan di didik secara mental dan fisik oleh group 1 kopasus setelah itu akan menjalani training selama 3 bulan dan control selama 1th, apabila memenuhi persyaratan akan di peroses lebih lanjut " demikian di jelaskan Humas PLTU Labuan Kab.Pandeglan Agung Sutomo.

Seleksi Tilawatil Qur'an ( STQ ) Tingkat Kota Serang di hotel wisata 12 - 13 - 2010.

Seleksi Tilawatil Qur'an ( STQ ) Tingkat Kota Serang di hotel Abadi 12 - 13 - 2010.
Ditemui ketua panitia pelaksana seleksi STQ kota Serang Drs. H.wawan wahyudin Mpd. Menerangkan " kegiatan ini dilakukan selain merupakan program LPTQ Kota Serang juga sekaligus bagian tahapan persiapan kontingen untuk melaju ke Tingkat provinsi Banten. MTQ ke 7 thn. 2010. Selain juga pada pelaksanaanya nanti menjadi tuan rumah MTQ Ke 7 yg di maksud, pd pelaksanaanya nanti menempati lokasi di masjid Agung Banten lama dan KP3B sebagai pusat Pemerintahan, adapun cabang2 yg akan di ikuti menyesuaikan dgn lomba yang akan di ikuti. Khusus tingkat Kota serang ini kriteria seleksinya yaitu" semua peserta dari semua cabang seperti, Qori dan Qori'ah, hafizd dan hafizdah, dan Qira'tul khutub, ( baca alkitab, termasuk juga falimil qur'an dan syar'il qur'an. Adapun para peserta seleksi adalah 1. Pemenang juara 1. MTQ Tingkat Kota Serang th 2009.
2. Komitmen untuk tetap menjaga perolehan juara.
3. Mengikuti tata tertib yang sudah di gariskan Kota Serang sebagai penyelenggara langsung.
Di lanjutkanya" penyelenggara LPTQ Kota dan Kec. Dari 6 kec. Kota Serang yang ada, di tambah dgn pembina, unsur birokrat pemlot Serang, adapun dana anggaran adalah hibah dari pemkot Serang jelasnya, di lanjutkanya harapan setelah terlaksananya lomba ini adalah' sukses persiapanya, sukses penyelenggaraanya, sukses perolehanya, sukses pertanggungjawaban dan pelaksanaanya.
Untuk hasilnya nanti panitia dan LPTQ Sudah mengusulkan untuk yg berprestasi akan mendapatkan hadiah sebagai motivasi yaitu" brupa naik haji, perumahan, kendaraan, dan fasilitas lainya agar memacu untuk lebih berprestasi lg ke depan." ungkap nya. ( dyt / ridwan )

Bupati Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Padeglang 2010

Laporan : dyt / ridwan

PANDEGLANG, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), sebagai suatu wadah profesi kebidanan, harus dapat memainkan peranan dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan Profesionalisme Bidan Indonesia melalui pembinaan terhadap kader dan sistem pengawasan mutu pelayanan sehingga bidan-bidan yang bernaung dibawah payung IBI, memiliki daya saing yang cukup tinggi dalam menghadapi tantangan ke depannya. Dan untuk meng-evaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang, menyusun program kerja IBI serta memilih dan melantik pengurus baru IBI Kabupaten Pandeglang melaksanakan Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
di Pendopo Pandeglang hari Selasa (09/01).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Pandeglang H.. Erwan Kurtubi, Kepala Dinas Kesehatan Drs. H. Iskandar, MM dan 374 orang Bidang dari seluruh ranting se-Kabupaten Pandeglang.

”Kegiatan ini merupakan amanat dari Anggaran Dasar Ikatan Bidan Indonesia, Bab VI Pasal 14 yang menyatakan bahwa wadah/forum untuk memusyawarahkan dan menetapkan kebijaksanaan organisasi dalam wilayah cabang berdasarkan kebijaksanaan Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah serta merupakan pelaksanaan dari Anggaran Rumah Tangga BAB IX Pasal 18 Memilih pengurus cabang melalui penerapan sistem pemilihan yang telah baku” demikian disampaikan Ketua Panitia Musyawarah Cabang Ikatan Bidan (IBI) Cabang Pandeglang Hj. Juju Rusjuana.

“Musyawarah Cabang (Muscab) merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi IBI tingkat Kabupaten, juga merupakan wahana konsolidasi serta pembinaan organisasi kepada tingkat ranting dan anggota. Muscab dilakukan 1 (satu) kali dalam satu masa bakti 5 (lima) tahun kepengurusan dan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Musda. Muscab kali ini mengambil tema Kontribusi Bidan dalam Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)” lanjutnya.

Sementara itu Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi dalam sambutannya mengatakan bahwa ”Keberadaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya tidak diragukan lagi.. Sebagai sebuah wadah yang mandiri, IBI telah menunjukkan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat luas dengan membantu pemerintah dalam program pembangunan nasional khususnya dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat” paparnya

”Besarnya tantangan pada saat ini, terutama dengan adanya era globalisasi, menuntut kita untuk dapat menyediakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan yang kian hari semakin berat oleh karena itu IBI, sebagai salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam akreditasi lembaga pendidikan kebidanan, diharapkan dapat menjadi yang terdepan dalam mewujudkan system pendidikan kebidanan yang lebih baik, sehingga mampu menghasilkan lulusan-lulusan unggulan yang profesional dan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal” lanjutnya.

Manfa'at di berikanya penbinaan kepada CV dan PT oleh LPJK Banten

Laporan : hidayat

Banten - Lembaga Pengusaha Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Banten berikan Pembinaan Kepada Pengusaha agar pengusaha dapat memahami dan mengerti mekanisme untuk menghadapi kegiatan dan kendala yang dihadapi dalam suatu pekerjaan.

Tema kegiatan acara tersebut yaitu Sosialisasi KEP-196/MEN/1999 Tentang Program Jamsostek,Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas,Borong Bidang Jasa dan Kontruksi, pelaksanaan kegiatan acara sosialisasi diadakan di Hotel Mahadria kota serang kamis (11/02) yang dihadiri lebih dari 119 para Pengusaha PT dan CV Jasa Kontruksi di wilayah Banten.

Hadir narasumber di acara tersebut antara lain dari Departemen Kantor Perpajakan Banten,JAMSOSTEK dan LPJK Provinsi Banten

Saat dihubungi H.Maman Ketua Panitia kegiatan Tersebut berbicara melalui Telpon Seluler,menjelaskan," maksud dan tujuan diadakanya Sosialisasi ini oleh Lembaga Pengusaha Jasa Kontruksi yaitu sebagai pembinaan pada Pengusaha bidang Jasa dan Kontruksi,untuk menambah wawasan dan mengetahui perpajakan agar supaya laporan jangan sampai salah,"ungkapnya.

Dilanjut Maman ,"dalam pelaksanaan sistem jamsostek ini yang paling penting untuk pengusaha yaitu didalam setiap kegiatan suatu pekerjaan Perusahaan dikenakan biaya administrasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK),dikhawatirkan terjadinya kecelakaan terhadap tenaga Kerja saat melakukan suatu pekerjaan," Pungkasnya.

SMP N 1 Ciruas ini sudah pantas mendapatkan predikat SSN (Sekolah Setandar Nasional )

Serang,10/2-2010. Sudah sepantasnya SMP N 1 Ciruas kab.serang raih SSN.
Ditemui kepsek SMP N 1 Ciruas,kab.serang H .Tatang mengatakan bahwa' Sekolah SMP N 1 Ciruas ini sudah pantas mendapatkan predikat SSN (Sekolah Setandar Nasional ) mudah-mudahan provosal yg kami ajukan dapat di pelajari dan diluluskan untuk memperoleh predikat SSN. Hal ini bukan tidak beralasan karena prestasi yang telah diraih dalam bidang pelajaran yang telah di peroleh melalui iven-iven tingkat kab. Serang maupun tingkat Provinsi sudah didapatkan, ditambah dengan prestasi daerah dan non akademik yang cukup membanggakan untuk menuju SSN,
jelas H. Tatang. ( dyt )

Rencana Induk Terminal Khusus Batu Bara PT PLN (Persero) PLTU 2 Banten mulai dibahas

Laporan : dyt /H.Ridwan

PANDEGLANG, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan Pasal 20 Ayat 1 Setiap Pelabuhan Wajib Memiliki Rencana Induk Pelabuhan, Pasal 28 Ayat 2 Menteri dalam
menetapkan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf “a”
harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh
karena itu Pihak PT PLN Persero memandang perlu untuk mengadakan Rapat
Pembahasan Permohonan Rekomendasi Rencana Induk Terminal Khusus Batu Bara PT PLN (Persero) PLTU 2 Banten di Operation Room
(Oproom 3) hari Rabu (03/02).

“Tujuan pembahasan
Permohonan Rekomendasi Rencana Induk Terminal Khusus Batu Bara PT PLN (Persero) PLTU 2 Banten ini adalah untuk mewujudkan keselarasan rencana pengembangan dengan kebijakan pemerintah baik pusat, propinsi maupun daerah, memberikan arahan pengembangan pelabuhan dimasa datang, Optimalisasi pemanfaatan ruang, dan menintegrasikan sistem transportasi lokal,
regional dan nasional” demikian penjelasan Kepala Dinas Tata Ruang Ir. D. Hasahatan.

Rencana Induk yang dibuat harus meliputi Tata Ruang Perairan dan Tata Ruang Daratan dengan tetap memperhatikan aspek dan parameter kondisi alam, pola operasional, Jenis fasilitas dan peralatan serta jenis cargo yang ditangani; Fleksibilitas guna
pengembangan dan Aspek lingkungan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten kawasan yang diprioritaskan pengembangannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka sebagian wilayah di Provinsi Banten masuk dalam Kawasan Tertentu yaitu kawasan Industri Cilegon, Kawasan Tangerang dalam lingkup JABODETABEK yang dikategorikan kawasan cepat tumbuh
sedangkan Keberadaan Bandara Soekarno-Hatta sebagai gerbang nasional memberikan
pengaruh terhadap penataan RTRWN dan Pelabuhan Bojonegara merupakan pelabuhan
internasional yang merupakan satu kesatuan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Keberadaan Selat Sunda menjadi jalur perlintasan internasional Samudra
Hindia dan Laut Cina Selatan strategis strategis bagi pertahanan dan keamanan nasional.

“Untuk percepatan
pembangunan di Kabupaten Pandeglang
dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Tujuan Wisata
dan Daerah Agribisnis maka sudah selayaknya harus dilakukan pembangunan dan
pengembangan secara optimal terutama di sektor Kepariwisataan dan pertanian. Tentunya dalam melaksanakan Pembangunan sudah pasti akan menghadapi beberapa kendala dari sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Kabupaten Pandeglang,
salah satunya adalah keberadaan Ketenagalistrikan. Karena dengan keberadaan ketenagalistrikan khususnya di kabupaten Pandeglang akan memberikan manfaat
yang sangat besar dalam turut memajukan kesejateraan, mencerdaskan kehidupan serta meningkatkan perekonomian” demikian disampaikan Bupati saat membuka acara Rapat tersebut.

“Oleh karena itu
Pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat mendukung terhadap keberadaan Pelabuhan
Khusus Batu Bara PT. PLN (Persero) PLTU 2 Banten, akan menjadi titik awal untuk
mencukupi kebutuhan pasokan listrik baik untuk tingkat lokal (kabupaten), regional bahkan nasional dalam rangka Program 10.000 MW dan lebih khusus untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa-Bali. Untuk tertibnya pemanfaatan
ruang di Kabupaten Pandeglang, maka penempatan lokasi pembangunan di Pelabuhan Khusus Batubara PT. PLN (Persero) PLTU 2 Banten yang berlokasi di Desa Sukamaju Kecamatan Labuan, tentunya harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Pandeglang
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang RTRK Labuan” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Pandeglang Ir. D. Hasahatan mengatakan “Sebelum Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT PLN (Persero) PLTU 2 Banten dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sudah selayaknya dibahas
terlebih dahulu, agar rekomendasi yang dikeluarkan dapat memenuhi persyaratan
tuntutan Pemanfaatan Pelabuhan tersebut baik secara teknis maupun non teknis dan diharapkan tidak menyalahi Peraturan yang berlaku” ujarnya.

“Referensi penetapan
lokasi untuk pembangunan Pelabuhan Khusus PT PLN (Persero) PLTU 2 Banten di Desa Sukamaju Kecamatan labuan Pandeglang ini harus tetap berpedoman kepada
Perda No. 5 tahun 2004 tentang RTRW dan Perda No. 19 tahun 2001 Tentang RTRK
Labuan. Perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pemilik tanah maupun
kepada masyarakat setempat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan
Pengadaan Tanah harus berpedoman kepada Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 tahun 2006.. Sementara itu untuk pelaksanaannya
harus tetap dilakukan koordinasi dengan intensif antara Aparat Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Aparat Pemerintah Provinsi Banten yang ditunjuk guna memantau kegiatan dilapangan” lanjutnya.

Kepala Desa Se-Kecamatan Taktakan Kecewa Ijin IMB Dan Pembebasan Lahan Tidak Dilibatkan

Laporan : Hidayat / ridwan

Kota Serang - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Lahan Pembebasan Tanah,Kepala Desa Se Kecamatan Taktakan Merasa kecewa dengan tidak dilibatkannya desa ,semua bentuk Ijin langsung melalui notaris dan Pemerintah setempat.

Saat ditemui Kepala Desa Drangong Kecamatan Taktakan H.Sanwani,berkomentar," seharusnya Pemerintah Kota memberikan solusi untuk dapat melibatkan desa dalam memberikan ijin apapun,karena seorang kepala desa dalam pencalonan sudah mengeluarkan dana yang cukup banyak,berbeda dengan Lurah mereka sudah digaji oleh pemerintah," tegas Sanwani

Sedangkan wilayah desa juga mempengaruhi dalam menentukan tata tertibnya dan Peraturan Kota (Perkot)nya sampai saat ini belum ada kalau lembaga notaris dapat dijadikan acuan untuk merealisasi jual beli tanah di wilayah / Desa," ungkapnya

Kalau seperti ini sudah Jelas Pemerintah Kota Serang Perhatiannya terhadap desa tidak ada,sedangkan pemerintah tidak mau tahu seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan harus dan diwajibkan untuk membayar,dan desa harus mencari dimana lagi untuk menutupi pembayaran tersebut," pungkasnya

Harapannya Pemerintah Kota Serang harus memperhatikan tugas seorang kepala desa,libatkan desa dalam suatu pelaksanaan baik itu di dalam kegiatan pekerjaan,ijin IMB dan lahan Pembebasan yang ada didesa,"tegas Sanwani

Dewan Kota Serang Mendekati Mou Dengan Perusahaan Daerah Air Bersih

Laporan : Eri asarani / Edwin adyarta/hidayat

Kota Serang - Semenjak tahun 2008 DPRD Kota Serang sudah merintis untuk Bekerja Sama dengan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) diwilayah kota serang,karena tujuan dibukanya Perusahaan Daerah Air Bersih selain untuk Peningkatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang juga masyarakat bisa menggunakan dan memanfaatkan air bersih yang bisa langsung diminum.

Ditegaskan Bambang Janoko wakil ketua 2 saat ditemui di ruang kerjanya kamis (04/02) menjelaskan,"pelaksanaan dibuatkannya Perusahaan Daerah Air Bersih dikota serang sudah mendekati Mou tinggal menunggu persetujuan Dewan Kota yang belum,karena dewan ingin lebih detail lagi atas perencanaan dibuatkannya Perusahaan Daerah Air Bersih diwilayah kota serang yang rencananya bertempat di kampung Gelam kecamatan cipocok,"ungkap bambang

Dilanjut lagi,"Seluruh biaya dari mulai perencanaan,sampai ke mekanisme pembangunan fisik oleh pihak ke tiga dengan menelan biaya sebesar 300 milyar untuk pembuatan penampungan air bersih,bentuk kerja sama dengan perusahaan daerah air bersih bila mana DPRD tidak memberikan jawaban berarti dewan menyetujui,sedangkan Kota serang mendapatkan asli daerah sebesar 5 persen perbulan. dan nantinya juga setelah 25 tahun akan menjadi aset daerah kota serang,"pungkasnya

FPPC Mendesak Dan Menggugat Pihak PU Dan Kontraktor

Laporan - dayat

Serang- Forum Paguyuban Pemuda Cikadu (FPPC) melaksanakan Demo tentang pelaksanaan kegiatan pekekerjaan sumur bor kp.Cikadu yang diduga ada penyelewengan dari pihak PU dan kontraktor,Demo yang dijaga ketat keamanan polisi digerbang pintu masuk kantor DPU Kabupaten Serang kamis (04/02) berlangsung aman dan terkendali

Dalam orasinya FPPC mendesak dan menggugat agar segera selesaikan pekerjaan sumur bor Kp.Cikadu,Bersihkan dinas PU dari kutu-kutu yang merugikan masyarakat,Ganyang kontraktor dan antek-anteknya yang tidak bertanggung jawab dan Tunaikan janji-janji bupati kepada rakyat,"ungkap Abim Khusnudin koordinator lapangan

Dilanjut lagi,"pada hakekatnya para elit pemerintahan yang duduk damai,nyaman dibalik meja kerja mewahnya yang telah dipilih oleh rakyat yang harus selalu memihak dan melayani masyarakat namun apa yang telah dilakukan oleh para pemangku kebijakan hanya memikirkan dan berusaha menambah pundi - pundi hartanya.

Masyarakat sudah bosan dan gerah dengan tingkah dan perbuatan pemerintah kabupaten serang yang kebijakannya tidak memihak kepada rakyat sehingga masyarakat merasa tertindas dan dirugikan serta merasa tidak pernah dipedulikan oleh wakil rakyat untuk memilihnya dengan seonggok janji yang diucapkan dan ditawarkan kepada masyarakat,maka kami masyarakat bojonegara menyatakan kepemerintahan kabupaten serang saat kami berikan nilai NOL BESAR dan Gagal

Salah satu indikasi bahwa gagalnya kinerja pemkab serang saat ini adalah dengan hancurnya kinerja dinas pekerjaan umum (PU) banyak melakukan penyelewengan antara lain : Penyelewengan pihak PU dan Kontraktor dalam pekerjaan sumur bor di Kp.Cikadu Ds.Pengarengan Kec.Bojonegara dengan anggaran sebesar 235 juta,Konspirasi Akut antara PU dan Kontraktor,Tidak adanya papan tender sebagai bentuk transparasi kontraktor dan PU kepada masyarakat,Terlalu jauh melibatkan masyarakat dalam pendanaan sehingga memberatkan masyarakat,Dengan dana yang begitu besar namun dalam pekerjaannya hanya menggunakan alat-alat yang rusak,Kontraktor tidak layak mendapatkan tender,Pembangunan jalan lingkar gunung santri tidak tepat sasaran,pembangunannya hanya menguntungkan salah satu pihak swasta,karena jalan jarang sering dilewati masyarakat dan belum ada perhatian pemerintah dan dinas PU terhadap jalan Cibadul sampai Cikadu padahal jalan tersebut adalah jalan sentral,"pungkas Abim

“Bupati Buka Pendidikan Dasar Polhut”

PANDEGLANG,
 “Pandeglang yang mempunyai luas lebih

kurang 27.800 Ha dengan areal lahan kering sebesar 80% atau lebih kurang
222.000 ha, dan hampir 40%-nya merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagai jasa lingkungan dan wisata alam sudah selayaknya ditunjang
oleh tenaga Polisi Kehutanan yang memadai, tenaga Polisi Kehutanan di Provinsi
Banten yang  saat ini berjumlah 72 orang

tentunya tidak akan seimbang dengan Hutan Luas yang harus dijaga dan diawasi  Dengan adanya Surat Edaran Menteri Kehutanan yang mengamanatkan bahwa tenaga  Polisi Kehutanan diserahkan kepada Daerah merupakan suatu kesempatan agar daerah dapat
menambah tenaga Polisi Kehutanan. Saat ini baru 36 orang Tenaga Polisi
Kehutanan di Kabupaten Pandeglang yang sudah mempunyai Kartu Tanda Anggota
(KTA) yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Bina Mitra Polda Banten. Oleh karena
itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, memandang perlu
mengadakan kegiatan Pendidikan Dasar bagi para pegawai di lingkungan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang hari ini” demikian disampaikan
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Ir. H. Tata Nanzar
saat memberikan laporannya di acara pembukaan Pendidikan Dasar Polisi Kehutanan
hari Selasa (02/02).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Pandeglang H.Erwan Kurtubi, Kepala Biro Binamitra Polda Banten Kombes Suyono, Kasdim Mayor Inf. Rahmat, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Pandeglang Ir. H. Tata Nanzar, para Instruktur dan peserta Diklat Polisi Kehutanan Tahun 2010.
“Isu kerusakan hutan akibat dari Pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi oleh
pengguna lahan yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kerugian bagi kita.
Semua oleh adanya bencana alam, baik banjir, longsor maupun kekeringan, maka
upaya kita adalah mari kita bersama-sama antar pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat lainnya untuk berperan serta melestarikan lingkungan agar ekosistem
dapat terjaga, oleh karena itu satu upaya Pemerintah adalah mendorong
partisipasi masyarakat untuk menjaga dan mengamankan hutan, maka melalui
Program Pelatihan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun
2010 ini menjadikan salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan
pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang dalam melayani masyarakat untuk
kegiatan Perlindungan Alam dan Pengamanan Hutan” demikian disampaikan Bupati
Pandeglang H.Erwan Kurtubi saat memberikan sambutannya.


“Kerusakan Hutan dan Lahan yang diakibatkan oleh
meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat akan kayu dan hasil hutan lainnya
menjadikan ancaman dan gangguan terhadap keberadaan hutan, oleh karena perlu
upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Terbatasnya sarana dan prasarana
pendukung kegiatan pengamanan hutan dilapangan menjadikan kendala dalam
penjagaan dan pengamanan hutan, oleh karena itu perlu ada pemenuhan tenaga
terampil Polisi Kehutanan dalam rangka Perlindungan dan Pengaman
Hutan”lanjutnya.

APDESI Pusat Sedang Ajukan Bantuan Dana Blockgrent Untuk Desa Se-Indonesia

Laporan: hidayat /H.Ridwan

Pandeglang-Dengan dilaksanakannya Muscab I APDESI Kabupaten Pandeglang digelar sesuai BAB II Pasal 3 dan 4 Asas dan Tujuan adalah meningkatkan harkat dan martabat Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat serta menciptakan Iklim yang kondusif terhadap pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa untuk memanfaatkan peluang yang berskala nasional,regional dan global guna kepentingan desa sehingga terwujudnya Desa yang maju,sejahtera,adil dan demokratis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Musyawarah Daerah ke 1 yang dilaksanakan di rumah makan Rijki rabu (13/01) dihadiri,Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi,Ketua PKK Kabupaten Pandeglang Hj.Irna Narulita Dimiyati,Ketua APDESI Pusat Suwarjo,Ketua APDESI Provinsi Banten H.Haidir dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang.

Muscab I ini untuk memilih Calon Ketua APDESI Kabupaten Pandeglang sebanyak 4 orang antara lain Hambali Kepala Desa Banjar,Dede Widarso Kepala Desa Sukaresmi,Uhad Kepala Desa Pagelaran dan Heri Kepala Desa Cimanuk

Setelah Penghitungan yang terpilih menjadi Ketua APDESI Kabupaten Pandeglang di Muscab 1 APDESI Kabupaten Pandeglang yaitu Dede Widarso Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi

Dalam Sambutannya Ketua APDESI Provinsi Banten H.Haidir,mengungkapkan,"Saya mengharapkan bahwa organisasi APDESI Kabupaten Pandeglang yang akan menaungi segala aspirasi untuk menyampaikan kepada Anggota Dewan.

Dilanjut lagi,"fungsikan organisasi APDESI sebagai alat perjuangan bersama dan lebih diakui.sebagai kepala desa satu-satunya wadah menampung aspirasi masyarakat,APDESI tidak ada kepentingan Politik untuk Pilkada,"tegas Haidir

Sedangkan Ketua APDESI Pusat,Suwarjo juga sebagai Anggota DPR RI,menegaskan,"APDESI bersifat Independent,perlu kekompakan dan harus terjaga,kepala desa berkewajiban untuk memperjuangkan masyarakat didesa aman,memperjuangkan hak-haknya desa untuk kemajuan sebuah peningkatan desa,"tegas Suwarjo

lanjunya lagi,"saya juga akan memperjuangkan di pusat agar Desa mendapatkan bantuan block grend,APDESI Pusat sedang mengajukan Dana Block Grend satu desa 1 Milyar.artinya sudah terhitung ada 72 ribu desa di kali 1 Milyar.sedangkan uang negara ada 1000 Triyun.

Harapnya kalau memang pengajuan ini dapat terealisasi jangan sampai penyelidikan kepala desa menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan,"ungkap Suwarjo