DPRD BANTEN KUNJUNGI BNN TANGSEL

Laporan : Dyt / Novita

BMPOS.ONLINE – Badan Nasional Narkotika (BNN) tengah gencar-gencarnya melakukan pembarantasan atau memerangi peredaran narkoba di Indonesia, termasuk juga di Kota Tangsel.

Bahkan belakangan ini di Tangsel sendiri, banyak kasus-kasus narkoba yang berhasil dibongkar oleh Polresta Tangsel. Mulai dari bandar kecil hingga besar sekali pun yang didiuga jaringan Lembaga Pemasyarakat (LP) Tangerang.

Namun, dalam memerangi narkoba tersebut, tentunya BNN tidak hanya bisa berkerjasama dengan kepolisian saja. Tetapi juga harus ada dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dalam melihat peran pemerintah daerah termasuk di Tangsel perlu adanya kerjasama dan membantu BNN dalam melancarkan program anti narkoba di Kota hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini.

Untuk itu, Komisi I DPRD Provinsi Banten mendatangi kantor BNN Tangsel di Setu, kemarin.

Komisi I langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Banten, Zaid El Habib, berserta anggotanya Rano Alfath. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala BNN Tangsel AKBP Heri Istu.

“Kita ingin melihat seperti apa peran pemerintah daerah dalam mendukung seluruh program BNN di Tangsel, dalam memberantas peredaran narkoba di Tangsel. ternyata Pemkot Tangsel cukup berperan baik selama ini dalam membantu BNN Tangsel,” ujarnya.

Seperti penganggaran, dalam dua kali penganggaran ini, Zaid mengatakan Pemkot Tangsel memberikan anggaran sebsar Rp 250 juta per tahunnya untuk BNN Tangsel. “Dengan pengangaran itu artinya selama ini koordinasi antara BNN dengan Pemkot Tangsel sangat baik. tapi kami tetap ada penambahan anggaran karena dari BNN mengaku akan ada penambahan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujarnya.

Sedangkan soal darurat narkoba menurut Zaid, di Banten sendiri memang cukup rawan, terlebih di Tangsel pemakai narkoba sudah pada usia anak-anak yaitu pada tingkat SMP.

“Tangsel katanya anak-anak SMP yang memakai narokba sudah ada bahkan ini jika tidak terus diadakan pencegahan bisa menjadi rawan. Makanya kami sangat prihatin dengan kondisi Tangsel yang cukup rawan dengan perdaran narkoba,” ujarnya.

Sementara megenai kunjungan itu, Kepala BNN Tangsel AKBP Heri Istu mengatakan soal kerjasama dengan pemerintah daerah selama ini sudah berlangsung dengan sangat baik.

“Selama ini antara kami dengan Pemeintah Tangsel sudah cukup baik kerjsamanya, dan pemerintah juga selalu mendukung penuh setiap program yang kami lakukan, mulai dari pencegahan sampai pemberantasan,” paparnya

 

DPRD Banten Diminta Dorong Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Laporan dyt

BMPOS.ONLINE, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berharap DPRD Provinsi Banten mendorong pembentukan 500 desa tangguh bencana dan satuan tugas (satgas) di 141 kecamatan di Banten dalam 5 tahun ke depan.
Hal tersebut dinilai penting. Alasannya, pembangunan daerah yang gencar tak sebanding dengan perlindungan bencana. Padahal seluruh wilayah di Banten termasuk daerah rawan bencana.

Total desa yang ada di seluruh provinsi Banten 1.351 desa. Kami targetkan awal 500 desa tangguh bencana dalam waktu lima tahun dan 141 satgas kecamatan ini adalah yang terpapar bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Sumawijaya usai melantik desa tangguh bencana di kawasan pantai Carita, di Kabupaten Pandeglang, Kamis (21/4/2016).

Sementara, kata Sumawijaya hingga saat ini masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana di Banten belum sepenuhnya memiliki pengetahuan kebencanaan. Menurutnya, pembangunan daerah akan sia-sia jika wilayahnya tidak dilindungi atau dicegah dari bencana.

"Banjir misalnya. Bisa-bisa habis semua pembangunan yang sudah menghabiskan anggaran, waktu dan tenaga," ujarnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Mitigasi, Bidang Pencegahan, BPBD Provinsi Banten, Uus Kuswoyo menjelaskan, pentingnya dorongan dari DPRD sendiri berhubungan dengan kuota pembentukan satgas kecamatan dan desa yang dibentuk tiap tahunnya.

"Kuota desa dan kecamatan yang bisa dibentuk tergolong sedikit, berkisar belasan saja. Maka dari itu, untuk mencapai angka 500 dan 141 perlu dukungan DPRD," kata Uus.

Pembentukan Bank Banten Kembali Digeber

Laporan: DYT / NOVITA

BMPOS.ONLINE - Proses pembentukan Bank Banten kembali digeber, setelah sebelumnya sempat terhenti akibat adanya operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap dua anggota DPRD Banten, bersama mantan Dirut PT Banten Global Development.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah yang sempat melakukan penahanan pencairan dana pendirian Bank Banten mengatakan, pihaknya tetap bertahan dengan adanya second opinion.

"Kami mendukung penuh proses pendirian Bank Banten sesuai arahan OJK, KPK, dan Mendagri. Semua sudah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, DPRD tidak bisa menghalang-halangi," kata politikus PDIP tersebut, Senin (5/2/2016).

Untuk menindaklanjutinya, pihak DPRD Banten mengirimkan surat kepada Gubernur Banten Rano Karno terkait kelanjutan pembentukan Bank Banten dengan nomor surat bernomor 162/666-DPRD/2016 yang ditandangani Ketua DPRD Banten.

Dalam surat tersebut, DPRD meminta Pemprov Banten dapat mempertimbangkan untuk menyusun dan mengusulkan kembali kebutuhan anggaran terkait penyertaan modal dalam rangka proses akuisi untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten guna disampaikan dalam Rancangan APBD Perubahan tahun 2016 dalam Pos Pembiayaan.

"Setelah kita berembuk dari tim akademisi juga sudah menyatakan, kalau peraturan sudah dipenuhi dan kalau itu menguntungkan kenapa tidak (berdiri)," terangnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan proses pendirian Bank Banten telah sesuai aturan. OJK selaku lembaga berwenang dalam urusan pendirian bank mempersilahkan Pemprov Banten mendirikan bank. Hal yang sama diungkapkan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tindak Lanjut Pembentukan Bank Banten, Rano Akan Datangi OJK

Laporan : dyt / novita



BMPOS.ONLINE,,,Gubernur Banten Rano Karno berjanji akan mendatangani Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti pembentukan Bank Banten yang terkendala kasus suap.
Rano meminta OJK untuk membantu mempercepat pembentukan Bank Banten karena prosedur pembentukan bank yang ditempuh PT Banten Global Development (BGD) atas saran OJK.
"Ini amanat Perda yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2012-2017. Karena itu, Bank Banten harus dibangun. Soal bank mana yang akan diakuisisi mungkin akan dicari lagi, karena mungkin saja bank target yang kemarin (Bank Pundi) sudah laku," ujar Rano seusai pertemuan tertutup dengan perwakilan OJK di ruang transit Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (22/4).
Menurut Rano, saat ini proses pembentukan Bank Banten masih berlanjut hingga ada pembahasan, apakah bank itu akan dilanjutkan tahun ini atau ditunda periode selanjutnya. "Kalau tidak lanjut harus dimasukkan pada RPJMD periode selanjutnya," katanya.
Rencana kunjungan Rano ke OJK, dibenarkan Kepala Kantor Regional 1 OJK DKI Jakarta dan Banten Bambang Widjanarko. Menurutnya, OJK telah mengagendakan pertemuan dengan gubernur untuk membicarakan persoalan tersebut. "Karena Pak Gubenrur menyinggung persoalan itu, nanti akan ada pertemuan, waktunya dalam waktu dekat ini," ujarnya.

DPRD Lebak Minta Sekolah Cegah Siswa Konvoi Usai Pengunguman Kelulusan

Laporan: Dyt

BMPOS.ONLINE,,,Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi PKS Dian Wahyudi menyayangkan para siswa yang mencorat-coret seragam dan konvoi menggunakan sepeda motor usai pengunguman kelulusan.

"Sayang kalau kelulusan dirayakan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, malah bisa membahayakan diri sendiri dan merugikan orang lain," kata Dian kepada Banten Hits, Sabtu (7/5/2016).

Dirinya menyarankan, kelulusan seyogyanya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, bisa dimulai dengan dengan syukuran maupun menyumbang pakaian yang masih layak pakai kepada siswa lain yang membutuhkan.

"Itu jelas lebih bermanfaat," ucap Ketua DPD PKS Lebak ini.

Kedepan, Dian berharap pihak sekolah dan Dinas Pendidikan bisa mencegah siswa yang akan merayakan kelulusan dengan cara konvoi maupun corat-coret seragam.

"Sekolah harus bisa mencegah dan bersikap tegas, agar konvoi dan corat-coret seragam tidak lagi dianggap sesuatu yang harus dilakukan oleh para siswa untuk merayakan kelulusan, karena masih banyak hal yang bisa dilakukan dan mempunyai nilai manfaat, apalagi konvoi di jalan raya seperti itu rawan terjadi kecelakaan," paparnya

DINSOS PROV. BANTEN IKLAN HARDIKNAS 2 MEI 2016

                                          Laporan ; Dyt / Novita

DINSOS PROV. BANTEN IKLAN HARI KARTINI 21 APRIL 2016

                                            LAPORAN : DYT / NOVITA

DISHUB PROV. BANTEN IKLAN HARI KARTINI 21 - APRIL 2016

Laporan: Dyt / Novita

DPU KOTA SERANG IKLAN HARI KARTINI TAHUN 2016

    LAPORAN: DYT / NOVITA

DINSOS PROV.BNTEN IKLAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL 20 MEI 2016

                                    LAPORAN: DYT / NOVITA

DINKES PROV.BANTEN IKLAN ISRA MI'RAJ 1437 H / 2016 M

LAPORN : DYT / NOVITA

DISHUTBUN PROV. BANTEN IKLAN SUKSE MTQ KE-XII T. PROV. BANTEN DI KAB. LEBAK 2015

Laporan: Dyt

DISNAKERTRANS PROV. BANTEN, IKLAN MTQ KE- X11 T. PROV. BANTEN DI KAB.LEBAK

Laporan: Dyt